Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2019
P. 58

9 Kepulauan Riau 2.769.683 3.005.383
               10 Kalimantan Utara 2.765.463 3.000.803
               11 Kalimantan Timur 2.747.561 2.981.378
               12 Kalimantan Tengah 2.663.435 2.890.093
               13 Riau 2.662.025 2.888.563
               14 Kalimantan Selatan 2.651.781 2.877.447
               15 Maluku Utara 2.508.092 2.721.530
               16 Jambi 2.423.889 2.630.161
               17 Maluku 2.400.664 2.604.960
               18 Gorontalo 2.384.020 2.586.900
               19 Sulawesi Barat 2.369.670 2.571.328
               20 Sulawesi Tenggara 2.351.870 2.552.015
               21 Sumatera Utara 2.303.403 2.499.422
               22 Bali 2.297.967 2.493.523
               23 Sumatera Barat 2.289.228 2.484.041
               24 Banten 2.267.965 2.460.968
               25 Lampung 2.240.646 2.431.324
               26 Kalimantan Barat 2.211.500 2.399.698
               27 Sulawesi tengah 2.123.040 2.303.710
               28 Bengkulu 2.040.000 2.213.604
               29 Nusa Tenggara Barat (NTB) 2.012.610 2.183.883
               30 Nusa Tenggara Timur (NTT) 1.793.293 1.945.902
               31 Jawa Barat 1.668.372 1.810.350
               32 Jawa Timur 1.630.059 1.768.777
               33 Jawa Tengah 1.605.396 1.742.015
               34 Yogyakarta (DIY) 1.570.922 1.704.607

               Sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, setelah pemerintah pusat dalam hal ini
               Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuat keputusan berapa batas UMP
               secara nasional, maka pemerintah daerah (pemda) di setiap provinsi wajib
               mengumumkan berapa UMP di masing-masing wilayahnya.

               Pemerintah pusat (pempus) biasanya memberikan waktu bagi pemda untuk
               menyesuaikan dan menghitung berapa nilai UMP yang tepat di wilayahnya dengan
               mengacu batas minimal kenaikan UMP yang ditetapkan pemerintah pusat tersebut.

               Guna mendapatkan angka yang pas, pemerintah provisni (pemprov) melakukan
               diskusi dengan pemangku kepentingan lain, yakni pelaku usaha, serikat pekerja,
               dan lainnya.

               Kenaikan UMP di masing-masing provinsi bisa lebih besar dari kenaikan UMP yang
               ditetapkan Kemenaker, tergantung dari kesepakatan yang diperoleh antara pelaku
               usaha, serikat pekerja, dan pemda. Tapi minimal kenaikan UMP 2020 itu tidak boleh
               kurang dari 8,51%.

               Tapi pemerintah daerah boleh menaikkan UMP di provinsinya lebih dari 8,51% itu.
               Setelah mendapatkan komppsisi yang tepat besar kenaikan UMP itu, selanjutnya



                                                       Page 57 of 103.
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63