Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JANUARI 2020
P. 107

JOKOWI INSTRUKSIKAN MENTERI LAKUKAN PENDEKATAN ORGANISASI PENOLAK
               Title
                              OMNIBUS LAW
               Media Name     investor.id
               Pub. Date      15 Januari 2020
                              https://investor.id/national/jokowi-instruksikan-menteri-lakukan-pende katan-organisasi-
               Page/URL
                              penolak-omnibus-law
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh jajaran menteri, Kapolri,
               Kepala BIN, dan Jaksa Agung melakukan pendekatan serta menjalin komunikasi
               sinergis dengan organisasi-organisasi yang menolak Omnibus Law.


               Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law mencakup Cipta Lapangan Kerja,
               yang akan menyelaraskan 82 Undang-undang (UU) dan 1.194 pasal. Substansi
               rancangan UU mencakup 11 klaster.

               "Saya juga minta nanti, terutama kepada Kapolri, Kepala BIN, Jaksa Agung, dan
               kementerian yang berkaitan dengan komunikasi dulu juga saya sampaikan, agar
               pendekatannya kepada organisasi-organisasi sehingga berjalan paralel antara
               pengajuan di DPR dan pendekatan dengan organisasi-organisasi yang ada," kata
               Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Kantor
               Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1).

               Presiden Jokowi mengatakan naskah RUU Omnibus Law agar diselesaikan pada
               pekan ini. RUU Omnibus Law mencakup 11 klaster, di antaranya penyederhanaan
               perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan, dan
               perlindungan UMKM, dan kemudahan berusaha.


               Selanjutnya, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan
               sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.

               "Kita menargetkan Omnibus Law ini selesai sebelum 100 hari kerja. Target kita
               harus selesai, sehingga saya minta ada time frame yang jelas. kemudian persoalan
               yang ada segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan," katanya.


               Ia meyakini melalui reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah, Indonesia
               akan menjadi sebuah pusat gravitasi ekonomi regional maupun global karena
               memiliki sebuah daya tarik yang semakin tinggi dalam ekosistem berusaha dan
               investasi.

               "Saya harapkan ini memberikan dampak yang besar bagi penciptaan lapangan kerja
               di negara kita," katanya.








                                                      Page 106 of 110.
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111