Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JANUARI 2020

Title OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA BATALKAN 1.244 PASAL DAN 79 UU
Media Name sindonews.com
Pub. Date 15 Januari 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1497796/12/omnibus-law-cipta-lapan gan-kerja-
Page/URL
batalkan-1244-pasal-dan-79-uu-1579089557
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan
melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan dibatalkan 1.244 pasal dari 79
undang-undang (UU). Namun jumlah tersebut masih berubah-ubah tergantung
pembahasan nantinya. "Pasalnya 1.244 tetapi seperti ada arahan baru. Tentu akan
ada tambahan sesuai hasil rapat hari ini. Dan per hari ini ada 79 undang-undang. Ini
agak bergerak naik atau turun tergantung pembahasan sampai besok dan hari
Minggu," katanya di Kantor Presiden, Rabu (15/1/2020).

Dia mengatakan sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa hal-hal
yang sifatnya teknis akan diatur di dalam peraturan pemerintah (PP) maupun
peraturan presiden (perpres). Bahkan dia mengaku secara pararel telah menyiapkan
aturan teknisnya."Sudah membahas PP antara lain PP Percepatan Penyusunan
RTR/RDTR. Kemudian PP NSPK Perizinan Lingkungan, NSPK Bangunan Gedung,
Standar Teknis Bangunan Gedung, Prototipe Bangunan Gedung. Kemudian perpres
daftar prioritas investasi. Jadi sudah diinventarisasi semua, Bapak Presiden
mengharapkan PP ini segera dipersiapkan agar pada saat undang-undang diketok di
DPR, PP-nya bisa segera disusulkan," paparnya

Airlangga mengatakan penyusunan draf Omnibus Law dibahas dengan 31
kementerian dan lembaga. Dia menyebut telah melakukan pembicaraan dengan
pihak-pihak terkait. "Sudah menerima masukan dari berbagai stakeholders. Sudah
berdialog dengan beberapa organisasi, asosiasi dan serikat-serikat pekerja,"
tuturnya.

Terkait penolakan dari kalangan buruh, dia menyebut telah juga melakukan
pertemuan sebanyak empat sampai lima kali dengan tujuh konfederasi dan 28
serikat. Dia mengatakan para serikat maupun konfederasi tersebut meminta agar
dilibatkan sebagai mitra dialog..

"Pada prinsipnya hampir seluruh konfederasi menerima Omnibus Law ini. Mereka
menghendaki agar dilibatkan sebagai mitra dialog. Kemarin dalam pertemuan yang

Page 104 of 110.