Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JANUARI 2020
P. 108

Title          URUS NASIB TKI, BNP2TKI GANTI NAMA JADI BP2MI
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      15 Januari 2020
                              https://money.kompas.com/read/2020/01/15/113000726/urus-nasib-tki-bnp2 tki-ganti-
               Page/URL
                              nama-jadi-bp2mi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk merevitalisasi Badan Nasional
               Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) per akhir 2019.
               Sebagai gantinya, dibentuk lembaga lain bernama Badan Perlindungan Pekerja
               Migran Indonesia ( BP2MI).


               Dikutip dari laman Setkab, Rabu (15/1/2020), badan baru tersebut dibentuk
               berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan
               Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI).

               Menurut Perpres ini, BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
               bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan pekerja
               migran Indonesia secara terpadu.

               "Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BP2MI yang merupakan revitalisasi dari
               Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI),"
               bunyi Pasal 2 Perpres ini.

               Menurut Perpres ini, BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
               Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
               ketenagakerjaan, dan dipimpin oleh Kepala.

               "BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka
               penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu," bunyi
               Pasal 4 Perpres ini.

               Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BP2MI menyelenggarakan
               fungsi di antaranya pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan
               Pekerja Migran Indonesia (PMI).

               Kemudian pelaksanaan pelayanan dan pelindungan PMI, penerbitan dan pencabutan
               surat izin perekrutan PMI, penyelenggaraan pelayanan penempatan, pengawasan
               pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, pemenuhan hak PMI.

               Tugas lainnya meliputi pelaksanaan verifikasi dokumen PMI, pelaksanaan
               penempatan PMI atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat
               dengan pemerintah negara pemberi kerja.







                                                      Page 107 of 110.
   103   104   105   106   107   108   109   110   111