Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JANUARI 2020
P. 70

RAPAT TERBATAS OMNIBUS LAW, PRESIDEN JOKOWI TARGETKAN SELESAI DALAM 100
               Title
                              HARI
               Media Name     bisnis.com
               Pub. Date      15 Januari 2020
                              https://ekonomi.bisnis.com/read/20200115/9/1190435/rapat-terbatas-omni bus-law-
               Page/URL
                              presiden-jokowi-targetkan-selesai-dalam-100-hari
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menargetkan pembahasan sejumlah peraturan
               yang digabungkan atau  omnibus law  terkait dengan Perpajakan dan Cipta
               Lapangan Kerja bisa rampung sebelum 100 hari kerja Pemerintahan Kabinet
               Indonesia Maju.

                Pasalnya, dia menargetkan naskah kedua  omnibus law  tersebut bisa segera
               diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setidaknya pada pekan ini.

                "Kita menargetkan  omnibus law  ini selesai sebelum 100 hari kerja. Target kita
               harus selesai, saya minta ada timeline yang jelas kemudian persoalan yang ada
               segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan," katanya saat membuka
               rapat terbatas terkait  omnibus law  di Kantor Presiden, Rabu (15/1/2020).

                Selanjutnya, Jokowi menginstruksikan kepada Kapolri, Jaksa Agung, dan
               kementerian untuk melakukan komunikasi secara paralel terkait implementasi kedua
               omnibus law  itu.

                Dia menambahkan Omnibus Law Perpajakan diyakininya dapat menjadi ujung
               tombak reformasi pajak yang nantinya menciptakan pusat gravitasi ekonomi.

                Pada saat yang sama, keberadaan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja juga akan
               berkontribusi signifikan terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif sehingga
               memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja.

                Dari dua Omnibus Law yang ada, baru Omnibus Law UU Perpajakan yang
               penyusunan drafnya sudah rampung. Adapun Omnibus Law UU Cipta Lapangan
               Kerja masih terkendala dalam sejumlah poin ketenagakerjaan.

                Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja bakal merevisi 51 pasal dari UU Nomor 13
               Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Omnibus Law ini, pemerintah akan
               memperbaiki enam aspek ketenagakerjaan yakni upah minimum, outsourcing,
               pekerja asing, uang pesangon, jam kerja, dan sanksi.





                                                       Page 69 of 110.
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75