Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MARET 2020
P. 36
dalam kondisi sulit, sementara biaya penanganan covid 19 semakin besar. Jumlah
angka yang ter PHK memang belum pasti karena semakin bertambah. Saya
berharap kartu pra kerja segera dikampanyekan agar pekerja yang ter-PHK
mengetahui prosedur mendapatkannya."
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan seharusnya selain Kartu Prakerja,
ditengah kondisi krisis pandemi ini, pemerintah juga harus menerapkan universal
basic income, semacam safety nett untuk pekerja. Sebagai contohnya pemerintah
bisa mentransfer uang secara langsung bagi pekerja yang rentan PHK atau upahnya
dibawah UMP.
"Misalnya Rp500 ribu-1 juta per pekerja. Ini untuk mencegah mereka jatuh dibawah
garis kemiskinan," kata Bhima.
Selain itu, lanjutnya, solusi lain adalah pembebasan iuran BPJS Kesehatan bagi
pekerja mandiri yang pendapatannya rendah.
"Kemarin kan sudah ada penangguhan BPJS Ketenagakerjaan. Nah stimulus iuran
BPJS Kesehatan tidak kalah penting, terutama untuk pekerja informal. Bagi pekerja
yang di PHK juga tetap bisa mendapatkan hak BPJS Kesehatan tanpa terbebani
iuran mandiri."
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Kartu Prakerja menjadi solusi alternatif
bagi masyarakat yang terdampak Covid 19 untuk mendapatkan skill baru (skilling),
meningkatkan keterampilan di bidang yang telah ditekuni (upskilling), atau di bidang
yang baru (reskilling).
Page 35 of 134.
