Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MARET 2020
P. 38
menjadi bubur’, sehingga ketimbang menyesalkan alokasi dana yang gak tepat,
lebih baik pemerintah segera melakukan perubahan APBN untuk menangani Covid-
19 dan bantalan sosial bagi masyarakat. Jika terlalu lama prosesnya, Presiden bisa
mengeluarkan Pepres.
Apalagi dia memprediksi pemerintah akan terdorong untuk melakukan lockdown
wilayah, dimulai dari DKI Jakarta. Pasalnya, sampai saat ini instruksi pemerintah
masih setengah hati.
Di satu sisi menyuruh orang untuk diam dirumah, work from home hingga belajar
dari rumah. Di sisi lain, masih ada orang yang harus keluar rumah untuk mencari
nafkah. Artinya, sikap pemerintah yang belum jelas ini seperti membiarkan pada
para pekerja informal dan harian ini untuk ‘mati di jalan’.
“Jadi yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini ya kebutuhan sehari-hari. Apalagi
pemerintah juga akan terdorong melakukan karantina wilayah seperti Jakarta, toh
sampai sekarang Pemerintah masih angkat tangan soal nasib pekerja informal dan
harian padahal dalam UU karantina kan pemerintah wajib menjamin. Jangan sampai
pemerintah setengah hati, di satu sisi menyuruh di rumah tapi masih ada orang
yang harus keluar rumah untuk cari nafkah, artinya dia dikorbankan untuk mati di
jalan.”
Menurutnya, di tengah situasi krisis pendemi ini, pemerintah seharusnya tidak
bekerja sendirian dan menggandeng swasta dan juga para ‘orang kaya’ untuk
melakukan filantropi. Khususnya untuk ketersediaan alat perlindungan diri (APD)
seperti masker, handsanitizer, hingga antiseptic yang kini cukup langka didapatkan.
Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan selain kartu
pra kerja, yang masih diragukan efektivitasnya, pemerintah perlu memberikan
bantuan langsung kepada para pekerja informal dan harian, kelas menengah ke
bawah hingga pekerja di sektor UMKM. Bisa berupa tunai atau non tunai.
Tentu saja, sebelum memberikan bantuan langsung, pemerintah harus lebih dahulu
memperbaiki sistem distribusinya, dalam hal ini data penerimanya. Sebab selama ini
selalu tidak tepat sasaran.
“Kalau yang PHK dengan kartu pra kerja plus kalau yang menurun dengan
pendapatannya dengan bantuan langsung,” kata Faisal.
Selain itu, iuran BPJS Kesehatan juga perlu dilonggarkan, jika perlu ditangguhkan
seperti iuran BP Jamsostek.
“Ya sebetulnya semua komponen biaya hidup yang bisa diatur oleh fiskal semestinya
dilonggarkan. Mulai dari pajak, terutama mereka yang masuk ke sektor formal
menengah ke bawah. Kemudian penurunan BBM dan tarif listrik karena minyak
dunia juga turun, jadi memungkiunkan. Karena ini dampaknya untuk
mempertahankan daya beli.”
Page 37 of 134.
