Page 177 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021
P. 177
Pernyataan ini sekaligus merespons tuntutan serikat buruh yang meminta kenaikan upah
minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 sebesar 7-10 persen.
"Belum selesai ini, masih proses pembahasan sama dewan pengupahan, ditunggu aja dulu," kata
Andri saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (30/9/2021).
Pihaknya akan menyampaikan detail berapa persen kenaikan UMP 2022 setelah selesai
pembahasan. Perkiraan kenaikan UMP DKI Jakarta akan dibahas kembali setelah adanya data
dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Andri menyatakan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pembahasan dengan dewan
pengupahan.
"Kita sudah dua kali rapat. Rencananya rapat (selanjutnya) setelah ada pengumuman dari BPS
tentang pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Jadi ya pertemuan ekonomi berapa persen,
inflasi berapa persen," jelas dia.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memiliki 4 permintaan kepada
Pemerintah. Paling utama terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) tahun 2022
untuk para buruh.
Presiden KSPI Said Iqbal, mengatakan KSPI meminta Pemerintah untuk menetapkan kenaikan
UMK tahun 2022 sebesar 7-10 persen.
Selain itu, buruh meminta agar instrumen yang digunakan untuk penetapan UMK menggunakan
survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dibanding Undang-Undang Cipta Kerja.
"KSPI meminta Pemerintah untuk menetapkan kenaikan UMK 2022 sebesar 7-10 persen, tiap
daerah kisarannya berbeda-beda. Atau dengan kata lain penetapan UMK 2022 tidak
menggunakan Cipta Kerja dan PP nomor 35 tahun 2020 tetapi menggunakan survei kebutuhan
hidup layak," kata Said dalam konferensi pers KSPI, Rabu (29/9/2021).
176
