Page 181 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021

Menanggapi, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani
mengatakan penentuan upah minimum buruh masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dimana PP tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

"Sesuai UU Cipta Kerja kenaikan upah minimum berdasarkan variabel inflasi atau Pertumbuhan
Ekonomi (PE) mana yang lebih besar. Kita lihat saja antara dua variabel itu yang nilainya lebih
besar dengan menghitung juga batas atas dan sebagainya batas bawah," jelas Dinar kepada
Liputan6.com, Kamis (30/9/2021).

Memang dalam PP 36 tahun 2021 tersebut, upah ditetapkan berdasarkan formulasi dari kondisi
ekonomi dan ketenagakerjaan, baik meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada
kabupaten kota yang bersangkutan.

Bahkan di dalam pasal 25 ayat 4 dijelaskan, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.
Di mana penetapan ini bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sehingga penyesuaian upah dilakukan dengan membentuk batas atas yang merupakan acuan
nilai upah minimum tertinggi yang dihitung menggunakan variabel rata-rata konsumsi perkapita
dan rata-rata banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja pada setiap rumah tangga.

Ketika ditanya lebih lanjut, apakah Kemnaker bisa memenuhi tuntutan buruh yang meminta upah
minimum tahun 2022 naik 10 persen. Dinar menegaskan kembali, bahwa penetapan Upah
Minimum akan diketahui setelah pertumbuhan ekonomi di kuartal III September ini diketahui.
"Ya kita lihat pertumbuhan ekonomi September nanti berapa. Apa mungkin 10 persen,"
pungkasnya.

180