Page 97 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021
P. 97

Namun,  pemerintah  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  mengevaluasi  BSU
              Tahun 2021 di Jakarta, pada Jumat, 24 September 2021.
              Evaluasi  dilakukan  terkait  data  penerima  BSU,  mekanisme  penyaluran,  kendala,  dan
              kemungkinan perluasan cakupan wilayah penerima, serta percepatan penyaluran BSU Tahun
              2021.

              "Evaluasi  ini  penting  untuk  meningkatkan  prosentase  penerima  BSU  tahun  2021  dan
              meningkatkan kualitas program BSU," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
              Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dikutip dari kemnaker.go.id.

              Sesuai  arahan  Menaker  Ida  Fauziyah,  kata  Indah,  penyaluran  BSU  tahun  2021  hanya
              menyalurkan BSU lewat rekening Himbar.

              “Sehingga pekerja yang telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi, namun tak memiliki rekening
              Himbara, akan dibukakan rekening baru secara kolektif (burekol).

              Indah menegaskan, total data calon penerima BSU yang dikirimkan BPJSTK sebanyak 7.748.630
              calon  penerima.  Setelah  melalui  proses  pemadanan  data,  BSU  telah  disalurkan  sebanyak
              4.911.200 orang penerima.

              "Total  dana  yang  telah  disalurkan  hingga  saat  ini  per-24  September,  sebesar
              Rp4.911.200.000.000, yang terdiri dari rekening existing Bank Himbara dan burekol," ujarnya.

              Dalam  penyaluran  BSU  melalui  rekening  Himbara  selama  ini,  juga  ditemukan  berbagai
              permasalahan yakni:

              1.  Komunikasi  antar  Bank  di  kantor  pusat  dan  kantor  cabang  yang  tidak  sinkron,  telah
              mengakibatkan proses aktivasi tak bisa dilakukan secara cepat.

              2.  Terbatasnya  sumber  daya  Bank  dalam  pelayanan  aktivasi  rekening  baru  secara  kolektif,"
              katanya.
              3. Gagal salur untuk rekening eksisting meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh bank
              sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU oleh KPA.

              4. Kurangnya diseminasi Bank kepada pekerja penerima BSU mengenai mekanisme penyaluran
              BSU.

              5. Perusahaan menolak menerima dana BSU untuk pekerja karena kurangnya sosialisasi kriteria
              penerima BSU.

              6. Lemahnya koordinasi dan sosialisasi antara BPJS TK Pusat dengan kantor cabang dan BPJS
              TK dengan Bank Himbara dalam pelaksanaan penyaluran BSU.

              Dirjen  Indah  menambahkan,  seluruh  permasalahan  yang  dievaluasi  berasal  dari  pengaduan
              masyarakat ke PHI melalui media sosial maupun pesan jaringan pribadi.

              "Tim PHI berpandangan pengaduan masyarakat ini harus memperoleh perhatian serius untuk
              ditindaklanjuti," katanya.***









                                                           96
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102