Page 101 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021
P. 101
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Pensiun, usia pensiun diatur 56 tahun. Ketentuan tersebut berubah pada tahun 2019
menjadi 57 tahun dan bertambah satu tahun setiap tiga tahun hingga maksimal 65 tahun.
Sementara itu, aturan usia pensiun bagi karyawan swasta tidak dibatasi spesifik oleh pemerintah.
Ketentuan pensiun bagi pegawai swasta didasarkan pada perjanjian kerja antara pemberi kerja
dengan pekerja.
Berdasarkan PP 45/2015 itu peserta JP baru dapat menerima manfaat setelah masuk usia
pensiun. Bila berdasarkan kontrak kerja usia pensiun pekerja di bawah ketentuan tersebut maka
harus menunggu untuk mendapatkan manfaat JP.
"Maka pekerja yang memasuki usia pensiun harus menunggu manfaat pensiunnya," ujar Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Indah Anggoro Putri sebelumnya saat rapat dengan Komisi IX DPR.
Hal serupa juga akan terjadi pada ketentuan jaminan pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN).
Bila jaminan pensiun ASN masuk dalam penyelenggaraan BP Jamsostek, maka usia pensiun
tersebut akan berbeda pada aturan Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
Pada UU tersebut diatur masa pensiun ASN 58 tahun bagi pejabat administrasi dan 60 tahun
bagi pejabat pimpinan tinggi. Sementara untuk pejabat fungsional diatur oleh peraturan
perundang-undangan.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga menyebut belum membahas sinkronisasi usia pensiun
tersebut. Aturan turunan terkait pelaksanaan JP tersebut masih dalam pembahasan.
"Peraturan turunan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun PNS masih dibahas lebih lanjut,"
ungkap Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama.
100
