Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2020
P. 28
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Kholis Jazuli menyampaikan, audiensi
ini bermula dari disandingkannya besaran UMK 2020 dengan dua daerah tetangga,
yaitu Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan.
Diakuinya, memang besaran UMK 2020 di Kabupaten Pekalongan menempati posisi
terendah apabila disandingkan dengan dua daerah tetangga, UMK 2020 di
Kabupaten Pekalongan hanya Rp 2.018.000, sedangkan UMK 2020 di Kota
Pekalongan Rp 2.072.000, kemudian UMK 2020 di Kabupaten Batang Rp 2.061.000.
"Para pekerja juga mengkhawatirkan mengenai survei KHL. Setelah dilakukan
komunikasi dengan dinas terkait, dari dinas menyatakan siap melakukan survei KHL
baru. UMK 2020 menggunakan survei KHL lima tahun lalu, berdasarkan regulasi
yang ada itu berlaku lima tahun dan sekarang masa berlakunya sudah habis,"
ujarnya.
"Kami mengharapkan seperti dulu ketika selisih besaran UMK dengan kota hanya
sekitar Rp 5.000, disamping investor supaya masuk, perusahaan bisa untung dan
pekerja bisa mendekati sejahtera. Harapan kami UMK bisa sama dengan Kota
Pekalongan," sambungnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Tenaga Kerja, Edi Herijanto, menyatakan, memang mengenai KHL ada
peninjauan KHL dan harus dilaksanakan. Meski begitu, pihaknya hingga kini masih
menunggu petunjuk dari Kementerian Tenaga Kerja. "Ini kan masih awal, kami juga
harus mengikuti regulasi yang ada," kata dia.
Mengenai besaran UMK harus sama dengan daerah lain, ia menyampaikan, dalam
menentukan besaran UMK, dinasnya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang
berlaku, yakni bersama-sama dengan Dewan Pengupahan mengusulkan besaran
UMK, kemudian diajukan bupati.
Page 27 of 74.
