Page 153 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 153
Judul KPK Bongkar Masalah Kartu Prakerja termasuk soal Face Recognition
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/321590-kpk-bongkar-masalah-
kartu-prakerja-termasuk-soal-face-recognition
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-06-18 20:27:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korpo
Sentimen negative
Narasumber
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Penggunaan fitur face recognition untuk
kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp30,8 miliar tidak efisien
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Pelaksanaan pelatihan daring juga harus
memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif, misalnya pelatihan harus interaktif. Sehingga bisa
menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket
Ringkasan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada penggunaan anggaran yang tak efisien
dari program kartu prakerja. Hal itu terkait dengan fitur pengenalan wajah (face recognition).
"Penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran
Rp30,8 miliar tidak efisien," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menyampaikan
rekomendasi mengenai hasil kajian Kartu Prakerja di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan
Persada, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).
KPK BONGKAR MASALAH KARTU PRAKERJA TERMASUK SOAL FACE RECOGNITION
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada penggunaan anggaran yang tak efisien
dari program kartu prakerja. Hal itu terkait dengan fitur pengenalan wajah (face recognition).
"Penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran
Rp30,8 miliar tidak efisien," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menyampaikan
rekomendasi mengenai hasil kajian Kartu Prakerja di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan
Persada, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).
masih Dievaluasi Alex mengatakan, pengenalan peserta cukup menggunakan nomor induk
kependudukan (NIK). Sehingga tidak diperlukan fitur lain untuk identifikasi peserta yang
mengakibatkan penambahan biaya.
