Page 156 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 156
"Tahapan-tahapan tersebut mutlak kita lakukan evaluasi dan langkah-langkah pembenahan
agar dampak yang ditimbulkan nantinya pada saat mereka bekerja di atas kapal dapat
diminimalisasi secara signifikan," kata Menaker Ida dalam sambutan pada Peluncuran Policy
Brief tentang Perbaikan Tata Kelola Pelindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing via
konferensi video di Jakarta.
Menaker menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (PPMI) secara jelas menyatakan bahwa awak kapal perikanan
Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing merupakan bagian dari PMI.
Sebagai bagian dari PMI, mereka berhak untuk mendapatkan pelindungan sebelum, selama,
dan setelah bekerja dari segi hukum, sosial dan ekonomi.
UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru tersebut, kata Menaker, telah merumuskan
dan melindungi hak dan kewajiban PMI beserta keluarganya.
Namun, Menaker mengakui masih terdapat kekerasan dan perbudakan modern di laut serta
banyak hak-hak PMI berikut keluarganya yang dilanggar.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola penempatan awak kapal migran yang lebih baik, Menaker
berpendapat pendayagunaan potensi laut nasional beserta isi yang terkandung di dalamnya
mutlak dilakukan untuk kepentingan bersama, sehingga laut Indonesia dapat dimanfaatkan oleh
rakyatnya sendiri.
"Ke depannya para nelayan atau awak kapal perikanan kita tidak lagi hanya bekerja di kapal
asing, tapi juga kapal Indonesia yang baik," kata dia.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta Editor: Endang Sukarelawati COPYRIGHT (c)2020 .
Judul Menaker tegaskan komitmen pemerintah benahi pelindungan ABK
Nama Media jogja.antaranews.com
