Page 183 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 183
Kajian KPK juga menyimpulkan, fitur pengenalan wajah ( face recognition ) peserta tidak
efektif. Anggaran yang digelontorkan Rp30,8 miliar.
Baginya, sudah memadai hanya dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek).
Karenanya, komisi antirasuah meminta penyelenggara Program Kartu Prakerja memprioritaskan
pekerja terdampak pandemi sebagai peserta. "Tidak perlu mendaftar daring, melainkan
dihubungi manajemen pelaksana," jelasnya.
Kedua, meminta penyelenggara mengubah mekanisme metode pengenalan peserta. Dianjurkan
hanya dengan NIK. "Tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang mengakibatkan
penambahan biaya," tutup Alex..
