Page 188 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

Judul China Bentuk Satgas Invesitigasi Kasus Pelarungan ABK WNI,
Indonesia Siap Kerjasama
Nama Media liputan6.com
Newstrend Kasus Pelarungan ABK
Halaman/URL https://www.liputan6.com/global/read/4282528/china-bentuk-satgas-
invesitigasi-kasus-pelarungan-abk-wni-indonesia-siap-kerjasama
Jurnalis Natasha Khairunisa Amani
Tanggal 2020-06-18 17:01:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta

Layanan Korpo
Sentimen positive

Narasumber

positive - Judha Nugraha (Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum
Indonesia Kementerian Luar Negeri) Menindaklanjuti ini Kementerian Luar Negeri siap
bekerjasama membantu menfasilitasi kepolisian Republik Indonesia jika memerlukan kerjasama
investigasi dengan pihak RRT melalui mekanisme Mutual Legal Asisstance

negative - Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migrant Care) Problemnya selain birokrasi tadi juga
penerbitan dokumen-dokumen yang asli tapi palsu. Ini sebenarnya modus dalam penempatan
pekerja migran yang lain. Ini juga penanda bahwa human trafficking juga terjadi di dalam proses
penempatan ABK ini

negative - Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migrant Care) Problemnya selain birokrasi tadi juga
penerbitan dokumen-dokumen yang asli tapi palsu. Ini sebenarnya modus dalam penempatan
pekerja migran yang lain. Ini juga penanda bahwa human trafficking juga terjadi di dalam proses
penempatan ABK ini.

positive - Judha Nugraha (Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum
Indonesia Kementerian Luar Negeri) Jangan ada pengiriman dulu misalnya sampai PP-nya
keluar. Prosedur dari pemerintah yang harus dibenahi. Ini kan carut marut sekarang. Nah kita
minta pemerintah benahi dulu kecarut marutan ini. Kalau sudah dibenahi, sudah ada aturan
yang pas yang betul-betul melindungi awak kapal perikanan kita baru boleh dibuka lagi

positive - Judha Nugraha (Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum
Indonesia Kementerian Luar Negeri) Jangan ada pengiriman dulu misalnya sampai PP-nya
keluar. Prosedur dari pemerintah yang harus dibenahi. Ini kan carut marut sekarang. Nah kita
minta pemerintah benahi dulu kecarut marutan ini. Kalau sudah dibenahi, sudah ada aturan
yang pas yang betul-betul melindungi awak kapal perikanan kita baru boleh dibuka lagi.