Page 190 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

Hal tersebut mereka lakukan karena tidak tahan dengan perlakuan yang dialami selama bekerja
di kapal itu, yang mencakup kekerasan dan gaji yang tidak dibayar.

Hingga akhirnya, kedua ABK tersebut berhasil ditemukan dan diselamatkan oleh nelayan
Indonesia.

Banyaknya kerumitan pada proses birokrasi dalam penempatan kerja di sektor kelautan, kata
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, dan menyebabkan banyak agensi atau penyalur
yang mengirim para ABK tidak melalui prosedur atau tanpa kelengkapan dokumen.

Selama ini, prosedur dalam mendapatkan izin tidak hanya melalui Kementerian Ketenagakerjaan
dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tetapi juga harus melalui
Kementerian Perhubungan. Hal ini terkait dengan penerbitan buku pelaut.

Selain itu, Wahyu juga mengatakan bahwa penyebab lainnya adalah dikarenakan ketidaksiapan
pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia di sektor kemaritiman.
Wahyu menyampaikan, "Problemnya selain birokrasi tadi juga penerbitan dokumen-dokumen
yang asli tapi palsu. Ini sebenarnya modus dalam penempatan pekerja migran yang lain. Ini
juga penanda bahwa human trafficking juga terjadi di dalam proses penempatan ABK ini."

Kendati demikian, Wahyu menjelaskan bahwa pemerintah harus segera menerbitkan peraturan
pemerintah (PP) tentang perlindungan pekerja migran di sektor kelautan sebagai amanat dari
Undang-undang No.18 Tahun 2017.

Menurut Wahyu, dengan peraturan tersebut, diharapkan dapat menyederhanakan proses
pengurusan, memperkuat sistem perlindungan pada pekerja migran serta mempersiapkan
sumber daya manusia di sektor kelautan.

Permintaan Pemberhentian Sementara

Koordinator National Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Mohamad Abdi Suhufan
meminta pemerintah menghentikan sementara (moratorium) pengiriman ABK terutama ke kapal
China, dengan banyaknya kasus yang terjadi pada ABK Indonesia.
Mohamad menegaskan, "Jangan ada pengiriman dulu misalnya sampai PP-nya keluar. Prosedur
dari pemerintah yang harus dibenahi. Ini kan carut marut sekarang. Nah kita minta pemerintah
benahi dulu kecarut marutan ini. Kalau sudah dibenahi, sudah ada aturan yang pas yang betul-
betul melindungi awak kapal perikanan kita baru boleh dibuka lagi."

Kebijakan moratorium ini, dinyatakan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan
Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, perlu dibahas antar
kementerian/lembaga.
Selain dengan kebijakan moratorium tersebut, menurutnya, perlu juga dilakukan perbaikan
terkait tata kelola penempatan, sehingga perlindungan ABK sudah mulai dilakukan sejak di hulu
hingga ke hilir.