Page 238 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 238
bansos akan terus di-update sampai kuota terpenuhi. Juga, menjamin bantuan yang diberikan
sama seperti merekayangsudah mendapatkan lebih dahulu.
Hal itu disampaikan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam keterangannya di kantor Presiden
kemarin (17/6). Dia menjelaskan, beberapa program bansos baru menjangkau 90 persen target
Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Yang sudah 100 persen adalah Program keluarga Harapan
(PKH). Bulan ini pada termin pertama sudah menjangkau 9,543 juga KPM dengan nilai manfaat
Rp 2,42 triliun. Sisanya disalurkan pada termin kedua bulan ini juga sehingga jumlahnya 10 juta
KPM.
Sementara, program kartu sembako yang menargetkan 20 juta KPM, baru terterealisasi 18,3
juta KPM. "Sebagian besar dari sisa target penerima manfaat ini berada di wilayah-wilayah yang
memang remote atau tidak mudah terjangkau,' terang Juliari Dia meyakinkan bahwa target
tersebut bisa terpenuhi bulan depan.
Program bansos sembako di wilayah Jabodetabek saat ini masuk tahap kelima dari enam tahap
penyaluran untuk 1,9 juta KPM. Program itu akan dilanjutkan sampai Desember dengan nilai
manfaat yang dikurangi separonya. Artinya, antara Juli-Desem-ber, perbuiannya tiap KPM hanya
akan menerima sembako dengan nilai Rp 300 ribu.
Khusus DKI Jakarta, Pemprov tidak akan memperpanjang program bansos sembako. Saat ini,
penerima bansos Sembako di DKI Jakarta berjumlah 2,1 juta KPM. 13 juta KPM dari Kemen-sos
dan 800 ribu dari Pemprov DKI. "Untuk Juli sampai Desember menjadi 1,3 juta keluarga dan
akan dikelola seluruhnya oleh kemensos," lanjut Juliari.
Untuk Bansos Hinai, dari target 9 juta KPM, pendataan sudah mencapai 8,366 juta keluarga.
Masih ada sekitar 634 ribu calon KPM yang sedang dimintakan datanya ke pemda. Realisasi
penyalurannya bulan ini baru mencakup 6,597 juta KPM senilai Rp 3,96 triliun. Juliari
memastikan data KPM yang disusulkan bakal mendapat hak yang sama seperti mereka yang
lebih dahulu menerima. "Nanti bisa dirapel," tambah politikus PDIP itu.
Sementara itu, Kementerian Desa menyalurkan BLT Dana Desa kepada 6,88 juta KPM. Cukup
jauh dari simulasi awal sebanyak 12,347 juta KPM. "Karena memang kebanyakan BIT dana desa
digunakan sebagai pengisi rongga kosong," terang Menteri Desa PDT Abdul Halim Iskandar. Bila
ada yang tidak mendapatkan bansos tunai, PKH, atau BPNT, baru dikaver oleh BLT dana desa.
Berbeda dengan Bansos lainnya, BIT desa hanya akan mendapatkan perpanjangan sampai
September: Nilainya separo dari penyaluran saat ini. Sehingga, KPM hanya akanmenerima Rp
300 ribu perbulan antara Juli-September.
Sementara itu, pemerintah memastikan pemda masih punya anggaran untukdialokasikan pada
sektor jaring pengaman sosial Covid-19. Triliunan dana APBD siap dikucurkan untuk menjamin
daya beli masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, pemerintah pusat masih terus melengkapi kuota
penerima bansos Covid-19 sampai 100 persen
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, secara keseluruhan, pemda telah mengalokasikan
anggaran APBD dengan total nilai Rp 72,63 triliun. Anggaran tersebut terbagi untuk tiga haL
Anggaran kesehatan senilai Rp 28,71 triliun (39,52 persen), Jaring Pengaman Sosial Rp 27,84
triliun (383persen), dan menahan dampak ekonomi senilai Rp 16,08 triliun (22,2 persen).
Di luar itu, daerah masih punya cadangan berupa anggaran tidak terduga senilai Rp 23 triliun.
"Ini cadangan daerah-daerah dalam rangka menghadapi tiga hal itu ke depan," terang Mendagri
Tito Kamavian.
