Page 246 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

KASUS POSITIF COVID-19 INDONESIA TERTINGGI DI ASIA TENGGARA

- Data penerima bantuan sosial (bansos) hingga saat ini belum memenuhi 100 persen kuota
penyaluran. Hingga kemarin, anggarannya sudah terserap sekitar 90 persen. Pemerintah
memastikan data para penerima bansos akan terus di-update sampai kuota terpenuhi.

Juga, menjamin bantuan yang diberikan sama dengan yang dibagikan sebelumnya.
Hal itu disampaikan Menteri Sosial Juliari Batubara di kantor presiden kemarin (17/6). Dia
menjelaskan, beberapa program bansos baru menjangkau 90 persen target keluarga penerima
manfaat (KPM). Yang sudah 100 persen adalah program keluarga harapan (PKH). Pada termin
pertama bulan ini, bansos sudah menjangkau 9,543 juta KPM dengan nilai manfaat Rp 2,42
triliun. Sisanya disalurkan pada termin kedua bulan ini juga. Dengan demikian, jumlahnya 10
juta KPM.

Sementara itu, program kartu sembako yang menargetkan 20 juta KPM baru terealisasi 18,3
juta KPM. ''Sebagian besar dari sisa target penerima manfaat ini berada di wilayah-wilayah yang
memang remote atau tidak mudah terjangkau,'' terang Juliari. Dia meyakinkan bahwa target
tersebut bisa terpenuhi bulan depan.

Program bansos sembako di wilayah Jabodetabek saat ini masuk tahap kelima dari enam tahap
penyaluran untuk 1,9 juta KPM. Program itu akan dilanjutkan sampai Desember dengan nilai
manfaat yang dikurangi separo. Artinya, antara Juli-Desember, per bulannya tiap KPM hanya
menerima sembako dengan nilai Rp 300 ribu.

Khusus DKI Jakarta, pemprov tidak akan memperpanjang program bansos sembako. Saat ini
penerima bansos sembako di DKI Jakarta berjumlah 2,1 juta KPM. Sebanyak 1,3 juta KPM dari
Kemensos dan 800 ribu sisanya dari Pemprov DKI. ''Untuk Juli sampai Desember menjadi 1,3
juta keluarga dan akan dikelola seluruhnya oleh Kemensos,'' lanjut Juliari.

Untuk bansos tunai, dari target 9 juta KPM, pendataan sudah mencapai 8,366 juta keluarga.
Masih ada sekitar 634 ribu calon KPM yang sedang dimintakan datanya ke pemda. Realisasi
penyaluran bulan ini baru mencakup 6,597 juta KPM senilai Rp 3,96 triliun. Juliari memastikan,
data KPM susulan bakal mendapat hak yang sama dengan mereka yang lebih dahulu menerima.
''Nanti bisa dirapel,'' tambah politikus PDIP tersebut.

Sementara itu, Kementerian Desa menyalurkan BLT dana desa kepada 6,88 juta KPM. Cukup
jauh dari simulasi awal sebanyak 12,347 juta KPM. ''Karena memang kebanyakan BLT dana desa
digunakan sebagai pengisi rongga kosong,'' terang Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.
Bila ada yang tidak mendapatkan bansos tunai, PKH, atau BPNT, baru mereka di-cover BLT dana
desa.
Berbeda dengan bansos lain, BLT dana desa hanya diperpanjang sampai September. Nilainya
separo dari penyaluran saat ini. Dengan demikian, KPM hanya akan menerima Rp 300 ribu per
bulan antara Juli-September.

Pemerintah memastikan pemda masih punya anggaran untuk dialokasikan pada sektor jaring
pengaman sosial Covid-19. Triliunan dana APBD siap dikucurkan untuk menjamin daya beli
masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, pemerintah pusat masih terus melengkapi kuota penerima
bansos Covid-19 sampai 100 persen.
Berdasar data Kementerian Dalam Negeri, secara keseluruhan, pemda telah mengalokasikan
APBD dengan total nilai Rp 72,63 triliun. Anggaran tersebut terbagi untuk tiga hal. Anggaran
kesehatan Rp 28,71 triliun (39,52 persen); jaring pengaman sosial Rp 27,84 triliun (38,3
persen); dan anggaran menahan dampak ekonomi Rp 16,08 triliun (22,2 persen).