Page 4 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

KSBSI SUMSEL TUNTUT KENAIKAN UPAH

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sudah diberlakukan dan tahun ini diprediksi akan terasa
dampaknya untuk penentuan upah minimum provinsi (UMP). Menurut Ketua Federasi Serikat
Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka industri (Nikeuba) Kota
Palembang Hermawan, UMP di Provinsi Sumsel tahun ini diprediksi bakal tidak ada kenaikan.

"Berdasarkan UU Cipta Kerja, dengan PP nomor 36 tentang pengupahan nampaknya kalau
berdasarkan PP tersebut diprediksi bakal tidak ada kenaikan," kata Hermawan saat dikonfirmasi,
Rabu (3/11/2021).

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa perhitungan UMP saat ini berbeda dengan sebelumnya.
Karena PP 36 ini perhitungannya berubah tidak seperti PP 78, kalau PP 78 rumusannya
berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Berapa pertumbuhan ekonomi, ditambah inflasi
dan dikalikan dengan upah, maka akan didapatkan hasilnya.

"Namun kalau berdasarkan PP 36 itu menggunakan data di Badan Pusat Statistik (BPS),
sedangkan data BPS menurut saya tidak relevan untuk menjadi dasar perhitungan upah
minimum," ungkapnya.

Menurutnya, untuk perhitungan UMP berdasarkan UU Cipta Kerja PP 3 itu dicari perhitungan
batas atas upah, dan batas bawah upahnya lebih rumit menentukannya. Seperti dibuat
meniadakan kenaikan UMP. Misal, untuk data BPS yang dipakai seperti berapa rata-rata per
kapital konsumsi Sumsel, presentasi anggota rumah tangga masyarakat dan dibagi data anggota
masyarakat yang bekerja. Data tersebut sampling tidak jelas dan tidak mencerminkan keadaan
buruh yang sebenarnya.

"Buruh ini bukan main kira-kira, atau main rata-rata. Ini baru berlaku di tahun ini, yang akhirnya
masyarakat buruh jadi korban Undangan-undang cipta kerja dan berdampak ke buruh,"
cetusnya.
Meskipun diprediksi UMP di Sumsel bakal tidak naik, tapi dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia (KSBSI) Sumsel akan menuntut kenaikan upah. Tunggu saja penentuan UMP-nya
biasanya di November ini.

Sementara itu Staf bidang Hubungan Industrial (Hubin) dan Syarat Kerja dan Jaminan Sosial
Disnakertrans Provinsi Sumsel Eki mengatakan, bahwa untuk UMP masih menunggu petunjuk
dari Ke-menaker. "Kita belum mengadakan rapat karena masih menunggu petunjuk dari Ke-
menaker. Biasanya nanti diadakan rapat di November ini, namun pastinya masih menunggu,"
ungkapnya, (nda)

3