Page 6 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 6

Judul               UMP Sumsel terancam Tak Naik
                Nama Media          Sriwijaya Post
                Newstrend           up
                Halaman/URL         Pg9&11
                Jurnalis            ts
                Tanggal             2021-11-04 07:53:00
                Ukuran              127x270mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 48.895.000

                News Value          Rp 146.685.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Undang-Undang  (UU)  Cipta  Kerja  sudah  diberlakukan  dan  tahun  ini  diprediksi  akan  terasa
              dampalcnya untuk penentuan upah minimum provinsi (UMP). Menurut Ketua Federasi Serikat
              Buruh  (FSB)  Niaga,  Informatika,  Keuangan,  Perbankan  dan  Aneka  industri  (Nikeuba)  Kota
              Palembang, Hermawan, UMP di Provinsi Sumsel tahun ini diprediksi bakal tidak ada kenaikan.



              UMP SUMSEL TERANCAM TAK NAIK

              Undang-Undang  (UU)  Cipta  Kerja  sudah  diberlakukan  dan  tahun  ini  diprediksi  akan  terasa
              dampalcnya untuk penentuan upah minimum provinsi (UMP). Menurut Ketua Federasi Serikat
              Buruh  (FSB)  Niaga,  Informatika,  Keuangan,  Perbankan  dan  Aneka  industri  (Nikeuba)  Kota
              Palembang, Hermawan, UMP di Provinsi Sumsel tahun ini diprediksi bakal tidak ada kenaikan.

              "Berdasarkan UU Cipta Kerja, dengan PP nomor 36 tentang pengupahan, tampaknya diprediksi
              bakal tidak ada kenaikan," kata Hermawan saat dikonfirmasi, Rabu (3/11/2021). Perhitungan
              UMP saat ini berbeda dengan sebelumnya. Karena PP 36 ini perhitungannya berubah tidak seperti
              PP  /8,  kalau  PP  78,  rumusannya  berdasarkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi.  Berapa
              pertumbuhan  ekonomi,  ditambah  inflasi  dan  dikalikan  dengan  upah,  maka  akan  didapatkan
              hasilnya.

              "Namun  kalau  berdasarkan  1T  36  itu  menggunakan  data  di  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),
              sedangkan  data  BPS  menurut  saya  tidak  relevan  untuk  menjadi  dasar  perhitungan  upah
              minimum,' ungkapnya. Menurutnya, untuk perhitungan UMP'berdasarkan UU Cipta Kerja PP 36
              itu dicari perhitungan batas atas upah, dan batas bawah upahnya lebih rumit menentukannya.
              Seperti dibuat meniadakan kenaikan UMP.

              Misal,  untuk  data  BPS  yang  dipakai  seperti  berapa  rata-rata  per  kapital  konsumsi  Sumsel,
              presentasi anggota rumah tangga masyarakat dan dibagi data anggota masyarakat yang bekerja.
              Data tersebut sampling tidak jelas dan tidak mencerminkan keadaan buruh yang sebenarnya.
              "Buruh ini bukan main kira-kira, atau main rata-rata. Ini baru berlaku di tahun ini, yang akhirnya
              masyarakat  buruh  jadi  korban  undangan-undang  cipta  kerja  dan  berdampak  ke  buruh,"
              cetusnya.

                                                            5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11