Page 47 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2019

pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Bagi perusahaan yang belum

siap, disrupsi hanya menggeser distribusi pendapatan perusahaan konvensional
secara cepat ke tangan kekuasaan perusahaan baru yang sudah menikmati

teknologi bisnis digital. Di sini perusahaan digital bukanlah produsen barang/jasa,

melainkan hanya mengambil alih proses-proses transaksi distribusi maupun
pemasaran. Dalam situasi itu, pemerintah seolah-olah menyalahkan perusahaan

konvensional yang sudah banyak berjasa sebelum era disrupsi dalam proses

produksi barang/jasa.

Disrupsi digital telah membuat sebagian perusahaan konvensional (secara perlahan)

mengalami pendarahan atau kerugian besar yang berdampak buruk pada

kemampuan membayar UMK. Ironisnya, negara seolah-olah membiarkan
perusahaan yang belum siap (modal dan kemampuan teknologi) mengalami

keruntuhan. Ketika disrupsi ekonomi menerpa dunia usaha, pemerintah hanya

mendorong tumbuhnya para pelaku usaha start-up atau unicorn baru.

Bahkan, pemerintah seolah-olah hanya memuji dan mendorong kemajuan pelaku

usaha digital, sedangkan pebisnis konvensional yang sudah lama berperan dalam

gerak ekonomi nasional dibiarkan mati suri tanpa upaya perlindungan negara.
Padahal, negeri ini notabene penganut mixed economy ala UUD 1945 yang

melindungi semua pelaku usaha. Artinya, jika penguasaan teknologi digital

menimbulkan dampak negatif dan ketidakadilan bagi pelaku usaha, pemerintah
seharusnya menopang atau memberikan perlindungan.

Jika pemerintah membiarkan usaha konvensional berjuang sendiri menghadapi era

disrupsi, teknologi digital berubah menjadi senjata pembunuh bagi perusahaan
konvensional yang memiliki banyak pekerja. Teknologi digital hanya menggemukkan

segelintir perusahaan online dalam suasana persaingan yang monopolistik maupun

oligopolistik. Dengan kata lain, kebanggaan umat manusia atas teknologi tak lagi

memperhatikan sisi kemanusiaan dan keadilan ekonomi.

Page 46 of 110.