Page 44 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2019
P. 44
Selain itu, pihaknya mengingatkan jangan sampai pelatihan di BLK tidak sesuai
kebutuhan industri yang ada.
Netty juga meminta agar pelatihan yang diberikan harus bisa merespons
perkembangan revolusi 4.0 dan kebutuhan era disrupsi.
"Persoalannya bukan hanya skill pencari kerja, tapi juga lowongan kerjanya ada
atau tidak," kata Netty Prasetiyani .
Menurut dia, hal itulah yang menjadi PR pemerintah untuk menyediakan lowongan
kerja sesuai pelatihan penerima kartu pra kerja di BLK.
Ia mengakui, program tersebut juga masih menjadi polemik di DPR RI tentang
lembaga yang bertanggung jawab dan mekanisme pengawasannya.
Netty mengatakan, leading sector program kartu pra kerja ialah Kemenaker atau
Kemenko Perekonomian.
Namun, ia menilai, seharusnya Kemenaker yang secara teknis mengurusi pekerja
dan menjadi mitra DPR RI, bukan Kemenko Perekonomian.
Selain itu, Netty juga mengingatkan kembali soal defisit APBN yang bisa melebar.
Ia menjelaskan defisit APBN saat ini diakibatkan dari mulai BPJS Kesehatan belum
ada solusi, BUMN banyak yang merugi, tenaga honor pemerintah masih banyak
yang belum jelas sumber penggajiannya, bahkan hutang negara kepada asing
semakin melambung.
"Jangan sampai wacana kartu pra kerja ini hanya jadi angin segar sejenak bagi
pencari kerja dan akhirnya hanya menjadi isapan jempol," ujar Netty Prasetiyani .
Page 43 of 110.
