Page 49 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2019
P. 49
dunia sehingga pengusaha dan pekerjanya pun berjumlah terbatas. Jika Anda punya
modal besar, Anda cukup membeli ragam paten digital untuk menguasai mayoritas
pasar online barang/jasa. Upah yang tinggi pun hanya diberikan kepada pekerja
yang membuat atau mengendalikan teknologi digital di perusahaan. Selama
perusahaan digital memonopoli paten, perusahaan konvensional bakal terus kalah
dalam persaingan sehingga norma UMK sulit dilaksanakan.
Presiden Jokowi sebenarnya sudah mengusulkan pembukaan fakultas ekonomi
digital. Namun, dunia kampus tampaknya belum siap mewujudkannya. Di tengah
ketidaksiapan itu, norma UMK justru diterapkan sama bagi pengusaha berbasis
digital dan pengusaha konvensional. Dari segi perpajakan pun, pemerintah belum
siap mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi perusahaan digital.
Alasannya, pemerintah belum menemukan skema yang tepat untuk memungut
pajak perusahaan digital.
Di sinilah keadilan ekonomi patut dipertanyakan antara norma UMK bagi perusahaan
digital (bebas PPN) dan perusahaan konvensional yang sedang menghadapi
disrupsi. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang adil dan proporsional
tentang implementasi UMK bagi usaha konvensional dan digital. Apalagi,
karakteristik keahlian dan kinerja pekerja di usaha konvensional berbeda dengan
keterampilan dan kinerja pekerja di usaha berbasis digital pada era disrupsi.
Page 48 of 110.
