Page 48 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2019
P. 48
Menanti Sekolah Bisnis Digital
Pemerintah sebenarnya tak perlu terlalu bangga jika perusahaan digital (domestik)
bisa mengambil alih hampir semua proses transaksi jual beli barang/jasa di
masyarakat. Banyak perusahaan yang belum siap dengan sumber daya digital dalam
berkompetisi. Akibatnya, kinerja pekerja konvensional sulit dinaikkan sesuai
kebutuhan pasar karena konsumen membutuhkan pelayanan digital. Omzet
penjualan akan terus menurun karena ketidaksiapan pekerja masuk era digital.
Dalam situasi itu, jangankan membayar UMK, biaya untuk menambah keterampilan
online bagi pekerja saja sudah berat. Sehingga banyak perusahaan yang terpaksa
berbisnis dengan apa adanya di tengah lesunya permintaan pasar secara
konvensional. Produk dan layanannya yang dulu masih berjaya secara konvensional
kini sudah tak lagi menguntungkan. Sayangnya, negara sepertinya tidak hadir dalam
derita bisnis konvensional.
Sebagai penganut ekonomi UUD 1945, pemerintah seharusnya membatasi oligopoli
pasar digital demi memproteksi usaha-usaha konvensional dalam konteks
liberalisme perdagangan global. Jangan sampai pola kompetisi antara pengusaha
online dan konvensional berubah jadi evolusionisme yang menghasilkan pemenang
dan pecundang. Bagi pengusaha konvensional yang mulai kalah, terpaksa
memotong upah menjadi alternatif menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sedangkan pengusaha online menggaji pekerjanya dengan tinggi karena sukses
mendominasi pasar. Jadi, ekonomi digital justru melahirkan ketimpangan baru
karena profit usaha konvesional diambil alih sekaligus dipusatkan pada segelintir
start-up atau unicorn besar. Sistem ekonomi digital malah berlawanan dengan
semangat UUD 1945 yang menekankan usaha bersama dan kekeluargaan, bukan
saling mematikan.
Kapitalisme digital lahir karena hukum monopoli paten (teknologi) diakui di seluruh
Page 47 of 110.
