Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 APRIL 2020
P. 61
Tentu hal ini sangat bertentangan dengan makna sila ke-4 yaitu tentang
musyawarah untuk mecapai mufakat. Untuk sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia".
Di dalam sila ini Omnibus Law bertentangan dengan keadilan yang diterima antara
investor yang datang dan pekerja buruh kelas bawah maupun menengah.
Di mana buruh yang dipekerjakan oleh investor tersebut mendapat upah yang lebih
sedikit daripada upah yang selayaknya mereka dapatkan sebelum adanya Omnibus
Law ini. Sedangkan Investor yang mempekerjakan mendapatkan upah yang tinggi.
Tentu saja ini secara tidak sengaja sedikit demi sedikit mulai menghilangkan hak
upah dari pekerja buruh. Dengan adanya peristiwa RUU Cipta Kerja ini atau
Omnibus Law apakah pemerintah sudah benar-benar menerpkan nilai-nilai Pancasila
di dalam RUU tersebut? Atau malah RUU tersebut hanya untuk mengelabui
masyarakat atas nama Pancasila hanya demi kepentingan segelintir orang atas
maupun investor. Dengan adanya permasalahan Omnibus Law ini alangkah lebih
baiknya masyarakat maupun pemerinah kembali mengevaluasi kembali semua nilai-
nilai Pancasila yang mana Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
ini baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, maupun hukum.
Alangkah baiknya poin-poin di dalam RUU tersebut dievaluasi kembali dan
disejajarkan dengan nilai-nilai Pancasila karena letak sumber hukum yang paling
utama negara Indonesia adalah Pancasila.
Seharusnya Pemerintah berpikir bagaimana cara memaksimalkan investasi yang
sekarang ada di Indonesia guna lebih berkualitas, bukanya malah memperbanyak
Investasi yang hasilnya hanya dirasakan oleh segelintir elit.
Jika Investasi terus dimanjakan terdapat konsekuensinya, pertama penekanan upah
buruh dan kedua pengabaian aturan Amdal (analisis dampak lingkungan) sangat
bertentangan dengan nafas konstitusi.
Poin RUU Omnibus Law yang bertentangan dengan Pancasila di bidang Pendidikan,
ketika terdapat poin didalam Omnibus Law pada pararagraf ke-12 tentang
Pendidikan dan Kebudayaan, mengubah maupun menghapus Undang-Undang
sebelumnya, salah satunya adalah pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen.
Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 berbunyi tentang kewajiban
guru dalam memiliki sertifikat pendidik, kompetensi, kualifikasi akademik, sehat
jasmani dan rohani. Namun pada RUU Omnibus Law yang telah diserahkan
pemerintah di DPR, tepatnya pada halaman 498 draf RUU Omnibus Law, Pasal 8
jadi memiliki 2 ayat atau ayat tambahan ini bertentangan dengan makna dari
Undang-Undang sebelumnya.
Ayat tambahan tersebut berbunyi tentang sertifikat pendidik tidak wajib dimiliki oleh
Page 60 of 103.
