Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 APRIL 2020
P. 63
Title NASDEM MINTA OMNIBUS LAW DIBAHAS, KSPI: TIDAK PUNYA EMPATI SAMA SEKALI
Media Name jawapos.com
Pub. Date 31 Maret 2020
https://www.jawapos.com/nasional/politik/31/03/2020/nasdem-minta-omnib us-law-
Page/URL
dibahas-kspi-tidak-punya-empati-sama-sekali/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengusulkan supaya DPR tetap membahas
Omnibus Law tentang Cipta Kerja dan Perpajakan. Namun hal ini ditentang oleh
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Presiden KSPI Said Iqbal menyesalkan sikap Sekretaris Fraksi Nasdem Saan Mustopa
yang meminta DPR segera membahas Omnibus Law. Menurutnya, tipikal anggota
DPR semacam ini hanya mementingkan kelompok tertentu.
"Tidak punya empati sama sekali kepada masyarakat yang sedang menghadapi
Covid-19 dan juga elemen masyarakat lainnya terutama kaum buruh yang jauh-jauh
hari menolak Omnibus Law," ujar Said Iqbal kepada wartawan, Selasa (31/3).
Iqbal menegaskan, dirinya lebih mengharagai pernyataan pimpinan DPR yang
menegaskan pada masa sidang ketiga ini akan fokus pada fungsi legislasi dan
pengawasan berkenaan dengan penanganan Covid-19 untuk bisa membantu
bersinergi dengan pemerintah.
Said menduga, sikap 'ngotot' untuk membahas omnibus law RUU Cipta Kerja
tersebut adalah untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu dan tidak
mempunyai empati terhadap rakyat kecil dan buruh yang menolak Omnibus Law
yang hingga saat ini masih terus bekerja di perusahaan, tidak diliburkan ditengah
pandemi corona.
Karena itu, KSPI berharap DPR dan pemerintah fokus pada pencegahan penyebaran
pandemi Korona dan melakukan strategi antisipasi agar tidak terjadi darurat PHK di
masa pandemi maupun setelah wabah virus ini berakhir.
"Bukan malah membahas Omnibus Law sebagaimana disuarakan Saan Mustofa
ataupun mempersiapkan kebijakan darurat sipil. Karena Omnibus law bukan solusi
terhadap darurat PHK dan bukan solusi disaat menurunnya pertumbuhan ekonomi
Indonesia akibat pandemi Korona," tegas Said Iqbal.
Karena sudah jelas, Omnibus Law ini tidak dipersiapkan untuk mengantisipasi Covid-
19. Oleh karena itu, KSPI meminta DPR meminta fokus pada tiga hal berikut, yaitu
pertama menjaga Kesehatan dan keselamatan masyarakat, terutama kaum buruh
yang sampai saat ini belum diliburkan.
Page 62 of 103.
