Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 APRIL 2020
P. 64
Kedua Tetap menjaga daya beli buruh dengan cara membayar upah dan THR
seratus persen agar buruh tidak makin terpuruk. Dan ketiga mengantisipasi Darurat
PHK yang sudah mulai terjadi di PT Okamoto Mojokerto, PT Pipa Sidoarjo, industri di
Bitung, industri tekstil garmen di Bandung, industri manufaktur di Bekasi hingga
Karawang.
Ketimbang membahas usulan Saan Mustopa, KSPI menilai pemerintah lakukan
delapan langkah ini. Pertama meliburkan pekerja, kedua membayar upah dan THR
secara penuh kepada buruh, termasuk yang diliburkan.
Kemudian ketiga adalah mengendalikan nilai tukar rupiah, keempat membuat
regulasi berupa kemudahan impor bahan baku, kelima memberikan bantuan berupa
dana secara tunai kepada masyarakat kecil dan buruh yang dirumahkan.
"Keenam memberikan insentif kepada industri yang terdampak pandemi corona,
ketujuh menurunkan harga BBM premium dan harga gas industri, dan kedelapan
BPJS Ketenagakerjaan ikut mengeluarkan dana untuk membantu penanganan
pandemi Korona," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Nasdem, Saan Mustopa mengusulkan supaya
pimpinan DPR bisa menindaklanjuti surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait
Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan.
Sehingga menurut Saan, nantinya para anggota dewan bisa melakukan pembahasan
tentang Omnibus Law tersebut.
"Kalau pimpinan sudah menelaah surat presiden Omnibus Law Cipta Kerja dan
Perpajakan itu lebih baik mulai dibahas di fraksi dan komisi," ujar Saan di Gedung
DPR, Jakarta, Senin (30/3) Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengklaim bahwa
Omnibus Law ini merupakan jalan keluar untuk pemulihan ekonomi usai krisis virus
Korona. Sehingga nantinya permasalahan ekonomi di Indonesia bisa pulih cepat
"Untuk mengantisipasi pasca Covid kita perlu recovery secara cepat," katanya.
Page 63 of 103.
