Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 APRIL 2020
P. 60
Title EFEK OMNIBUS LAW UNTUK KETENAGAKERJAAN DAN PENDIDIKAN
Media Name suara.com
Pub. Date 31 Maret 2020
https://www.suara.com/yoursay/2020/03/31/152344/efek-omnibus-law-untuk -
Page/URL
ketenagakerjaan-dan-pendidikan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Negara mana yang tidak mau jika memiliki ekonomi yang stabil, mengalami
pertumbuhan, dan mempunyai Sumber Daya Manusia dengan daya saing. Namun di
dalam berproses menuju tujuan tersebut, pasti ada sebuah aturan ataupun
kebijakan yang diberlakukan.
RUU Cipta Kerja yang diciptakan pada masa kepemimpinan Jokowi-MA atau yang
dikenal dengan Omnibus-Law menurut saya terdapat beberapa poin-poin pasal
dalam RUU tersebut bertentangan dengan semangat juang bangsa, budaya maupun
hukum-hukum yang ada di Pancasila.
Hal ini terindikasi pada hak-hak pekerja buruh yang dihilangkan sebagai contoh
buktinya adalah diubahnya perhitungan UMP, status pekerja, waktu kerja, dan lain
sebagainya.
Perinciannnya adalah Omnibus Law ini pemerintah ingin mendatangkan investor-
investor dari luar untuk memperbaiki perekonomian Indonesia saat ini. Investor
yang datang memang membuat perekonomian Indonesia meningkat tetapi dalam
waktu yang bersamaan, hak-hak yang harusnya dimiliki seorang buruh itu
dihilangkan.
Contoh hak-hak yang mulai dikurangi adalah upah minimum buruh yang seharusnya
sudah ditetapkan antara pemerintah dan buruh sekarang mulai diturunkan
tergantung kepada kesepkatan investor mau memberikan bayaran berapa.
Tentu ini bertentangan dengan sila-sila yang ada di Pancasila termasuk sila ke-4 dan
sila ke-5. Untuk sila ke-4 yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan". Omnibus Law
bertentangan dengan inti dari sila tersebut yaitu tentang permusyawaratan atau
musyawarah.
Di mana dalam sidang perumusan RUU Cipta Kerja ini, rakyat sebagai perwakilan
dari para pekerja-pekerja kelas bawah tidak bisa meyalurkan aspirasi maupun
pendapatnya mengenai RUU tersebut. Walaupun anggota DPR pada saat itu datang
untuk mewakili rakyat, tetapi itu tidak cukup dalam menampung semua aspirasi dari
semua rakyat terutama yang bekerja sebagai buruh.
Page 59 of 103.
