Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JANUARI 2020

Di dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan penunjang di lingkungan
BP2MI dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana
Teknis (Pasal 30). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Kepala
setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.

Kemudian di dalam Pasal 51 menjelaskan bahwasanya unit pelaksana teknis Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang saat ini ada,
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannnya evaluasi
kelembagaan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara dan/atau terbentuk dan terlaksananya tugas dan fungsi
Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan PMai di daerah setempat.

Pada akhirnya, tahap demi tahap pembenahan tata kelola penempatan dan
pelindungan PMI, sedari memulai dengan merubah paradigma yang mulanya
berfokus kepada teknis pelaksanaan penempatan pekerja migran berganti
paradigmanya menjadi lebih berfokus kepada pelindungan, tidak hanya bagi PMI
tetapi juga kepada keluarganya, tidak hanya perlindungan pada saat bekerja namun
juga pelindungan yang sudah dimulai dari sebelum bekerja, selama dan setelah
bekerja, pelindungan yang mengedepankan prinsip-prinsip persamaan hak dan
tanpa diskriminasi, menjadikan PMI menjadi lebih bermartabat dalam segala aspek
kehidupannya. Diimplementasikan dengan menyusun perangkat hukumnya,
membentuk istrumen pelaksananya peraturan perundangannya, menguatkan
koordinasi antar Instansi, melibatkan perangkat desa sebagai ujung tombak
diseminasi informasi kepada masyarakat, harmonisasi peraturan di tingkat pusat dan
daerah serta masih banyak tugas pemerintah dalam usahanya meyakinkan
masyarakat bahwa ia sedang berbenah.

Hal ini membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak termasuk badan ini.
Dengan diundangankannya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maka Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Page 91 of 98.