Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JANUARI 2020

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/Menteri Ketenagakerjaan (Pasal 3
Ayat 1)," ungkap Ahmad Salabi.

Ahmad Salabi menambahkan bahwa BP2MI memiliki tugas melaksanakan kebijakan
pelayanan dalam rangka Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran secara
terpadu (Pasal 4) yang dalam pelaksanaan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala
dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BP2MI Menyelenggarakan
fungsi antara lain : (a) Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan
pelindungan PMI, (b) pelaksanaan pelayanan dan PMI, (c) penerbitan dan
pencabutan surat izin perekrutan PMI, (d) penyelenggaraan pelayanan penempatan,
(e) pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, (f) pemenuhan hak PMI, (g)
pelaksanaan verifikasi dokumen PMI, (h) pelaksanaan penempatan PMI atas dasar
perjanjian tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi
kerja PMI dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan,
(i) pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan
PMI kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan terhadap Perusahaan Penempatan PMI, (j) pelaksanaan
pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik
Indonesia di negara tujuan penempatan, (k) Pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan
reintegrasi purna PMI, (l) Pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna
PMI, (m) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI, (n) pelaksanaan
dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan
BP2MI, (o) pengawasan internal atas pelaksanaan tugas BP2MI.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana telah disebutkan diatas, BP2MI juga
menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai : (a) standar
perjanjian kerja, penandatanganan dan verifikasi, (b) biaya penempatan PMI, (c)
proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.

Terkait organisasi yang diatur dalam Pasal 6, BP2MI memiliki susunan
keorganisasian yang terdiri atas : (a) Kepala, (b) Sekretaris Utama, (c) Deputi
Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, (d) Deputi Bidang
Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, (e) Deputi Bidang
Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah. Yang menjadi ciri
khas susunan organisasi badan ini adalah pembagian tugas 3 Kedeputian
berdasarkan Kawasan Negara Penempatan, serta tiap-tiap Kedeputian paling banyak
memiliki 4 (empat) Direktorat yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Hal ini tentu sejalan dengan program pemerintah dalam memaksimalkan peran dan
fungsi kelompok jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi di
lingkungan pemerintahan. Ketiga kedeputian tersebut mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan di bidang Penempatan dan Pelindungan Indonesia sesuai
dengan Kawasannya.

Page 90 of 98.