Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JANUARI 2020
P. 86
Tindakan itu dilajukan berdasarkan surat keputusan Menakertrans nomor 260/2015
tentang penghentian dan pelarangan Tenaga Kerja Indonesia pada penguna
perseorangan di negara-negara terlarang untuk Pekerja Mingran Indonesia (PMI).
"Mereka dipulangkan karena tidak berdokumen berangkat secara unprosedural atau
ilegal," kata Agus.
Berdasarkan data yang dihimpun dari surat Kementrian Ketenagakerjaan pada
Gubernur NTB, para TKW yang akan dikirim ke Timur Tengah itu, diamankan dari
rumah penampungan ilegal ke Rumah Penampungan dan Trauma Center (RPTC)
Kementrian Sosial, di Bambu Apus, Jakarta Timur, untuk didata dan dimintai
keterangannya oleh pengawas ketenagakerjaan.
Dari keterangan para TKW, mereka direkrut oleh calo atau sponsor dengan
diberikan imbalan Rp 3 juta hingga Rp 10 juta, dan TKW tidak mengetahui
perusahaan mana akan menempatkan mereka.
87 TKW yang berhasil diselamatkan 3 di antaranya tetap bersikeras untuk bekerja di
luar negeri, dan akan mengurus dokumen secara resmi sesuai prosedural
penempatan oleh Deputi Perlindungan, dan sesuai dengan job order negara tujuan.
Sementara 84 di antaranya memilih pulang ke kampung halaman.
TKW asal NTB masing-masing 33 orang asal Lombok Tengah, 30 orang asal Lombok
Barat, 15 orang asal Lombok Timur, dan masing-masing 3 orang asal Sumbawa dan
Kota Mataram.
Hari ini mereka dijadwalkan pulang dan menuju Lembaga Pelayanan Satu Atap
(LTSP) NTB sebelum dipulangan ke kampung halaman mereka masing-masing.
SP Mataram Desak Kepmen 260/2015 Dicabut
Solidaritas Perempuan (SP) Mataram menilai, kasus 84 TKW yang dipulangkan ini
merupakan dampak dari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 260/2015 yang tetap
dipertahankan.
Sedangkan, banyak masyarakat yang terus berangkat ke Timur Tengah dengan
berbagai alasan dan menjadi TKW di sana.
"Menurut kami di SP, kami menuntut Kepmen itu dicabut karena itu sumber
diskriminasi terhadap perempuan," kata Wadiah, anggota SP Mataram.
"Karena menurut hasil analisis kami masyarakat kita banyak yang memilih ke Timur
Tengah dan menjadi PRT, tetapi bagaimana pemerintah menjamin terhadap
perlindungan mereka," lanjut dia.
Page 85 of 98.
