Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JANUARI 2020
P. 90
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada
30 Desember 2019. Perpres ini merupakan amanat Pasal 48 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Keberadaan BP2MI dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan
pelayanan Penempatan dan Pelindungan PMI. Perpres ini merupakan implementasi
dari pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia
yang diselenggarakan Kementerian dan Badan (Pasal 44 UU 18 Tahun 2017).
Dengan kata lain Pembentukan BP2MI melalui Peraturan Presiden ini merupakan
revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI/yang dahulu
lebih dikenal dengan nama BNP2TKI.
Kepala BP3TKI Lampung Ahmad Salabi menyatakan, diundangkannya Perpres
Nomor 90 Tahun 2019 menggantikan Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang
BNP2TKI telah membawa perubahan besar bagi badan ini.
"Perubahan tersebut tidak hanya sebatas perubahan nomenklatur nama badan dari
yang sebelumnya BNP2TKI menjadi BP2MI saja, melainkan juga diikuti perubahan
struktur organisasi, perubahan kedudukan badan, serta tugas dan fungsi sebagai
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jika di dalam Perpres Nomor 81
Tahun 2006 kedudukan badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
presiden, maka melalui Perpres yang baru ini, kedudukan badan berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan
Page 89 of 98.
