Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JANUARI 2020
P. 89

Title          PERUBAHAN NOMENKLATUR, BNP2TKI MENJADI BP2MI
                Media Name     kumparan.com
                Pub. Date      16 Januari 2020
                               https://kumparan.com/lampunggeh/perubahan-nomenklatur-bnp2tki-menjadi- bp2mi-
                Page/URL
                               1segH1twXGL
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive

























               Perubahan nomenklatur, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
               Kerja Indonesia (BNP2TKI) sekarang menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran
               Indonesia (BP2MI), Kamis (15/1).

               Dalam upaya mewujudkan tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
               Indonesia (PMI) ke arah yang lebih baik terus diperjuangkan oleh pemerintah, pasca
               diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan
               Pekerja Migran Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
               tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri, tidak
               dapat dipungkiri merupakan titik awal untuk memulai estafet pembangunan sistem
               pelindungan yang menjadi wujud hadirnya negara dalam melindungi setiap warga
               negaranya, terlebih warga negaranya yang mencoba peruntungannya dengan
               mencari penghidupan di luar negeri.

               Dengan semakin baiknya instrumen peraturan perundangan yang lebih berfokus
               kepada upaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia dengan mengedepankan
               prinsip-prinsip persamaan hak dan kesempatan, memberikan perlindungan bagi
               setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan
               penghidupan yang layak, benar adanya menjadi kewajiban pemerintah membenahi
               keseluruhan sistem perlindungan bagi PMI dan keluarganya secara komprehensif
               dimulai dari sebelum, selama bahkan setelah bekerja.

               Pelindungan yang meliputi keseluruhan aspek baik hukum, ekonomi maupun sosial.
               Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah terus bergerak dalam upayanya
               membangun instrumen hukum Pelindungan PMI dengan membentuk Peraturan
               Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan




                                                       Page 88 of 98.
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94