Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2020
P. 167
menyangkut nasib 60 juta pelaku usaha UMKM yang saat ini pada kondisi hidup
segan dan mati tak mau akibat Covid-19.
"Kita ingin pasca Covid-19 nasib UMKM ini dapat semakin jelas dan pasti sehingga
aktivitas usahanya dapat berlari kencang untuk mendukung percepatan pemulihan
perekonomian kita," katanya.
Setelah klaster UMKM ada klaster penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan
investasi, kemudahan berusaha, dukungan riset dan invoasi, administrasi
pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek
pemerintah dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dia berharap, usai Covid-19 berlalu, maka berbagai kendala investasi sudah
terjawab sehingga arus investasi yang masuk ke tanah air semakin deras dan
mampu menyediakan lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi
yang lebih pesat.
"Kita sangat menaruh besar terhadap RUU Cipta Kerja ini untuk dapat menjawab
tantangan perekonomian global yang diperkirakan tumbuh minus tahun ini dan
perekonomian nasional turun drastis di angka pertumbuhan 2,30 persen,"
ungkapnya.
Soal isu ketenagakerjaan, kata Sarman, hal itu bisa dibahas belakanhan untuk
kesempatan kalangan buruh menyampaikan berbagai masukan, saran, dan
pandangan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPR RI.
"Yang jelas pelaku usaha mendukung penuh Baleg DPR untuk melanjutkan
pembahasan RUU Cipta Kerja. Jangan RUU ini dipolitisasi seolah-olah hanya
kepentingan nasib tenaga kerja, padahal hanya bagian kecil dari RUU Cipta Kerja ini
masih kepentingan yang lebih besar menyangkut nasib perekonomian bangsa ke
depan," pungkasnya.
EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO Tag: OMNIBUS LAW RUU CIPTAKER BURUH UMKM
Politik Demokrat Tolak Sementara Sel..
22 April 2020 11:21.
Page 166 of 273.
