Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2020
P. 195
Title DANA KARTU PRA KERJA DIUSULKAN BUAT BLT, AIRLANGGA: BLT SUDAH BANYAK
Media Name detik.com
Pub. Date 22 April 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4986734/dana-kartu-pra -kerja-
Page/URL
diusulkan-buat-blt-airlangga-blt-sudah-banyak
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Program Kartu Pra Kerja yang sudah berjalan belakangan ini menuai
polemik. Beberapa pihak menilai anggaran Rp 20 triliun program tersebut lebih baik
digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT).
Mendengar hal itu Menteri Koordinator bidan Perekonomian Airlangga Hartarto buka
suara. Dia menjawab pemerintah sudah menyiapkan banyak BLT untuk dampak
wabah COVID-19.
"Terkait dengan Kartu Pra Kerja kita sudah punya banyak BLT dan itu seperti sudah
dijelaskan dalam BLT itu ada paketnya Rp 105 triliun. Di dalam paket Rp 105 triliun
tambahan untuk Kartu Pra Kerja sebesar Rp 10 triliun," tuturnya dalam konferensi
pers virtual, Rabu (22/4/2020).
Airlangga menjelaskan, Kartu Pra Kerja dimasukan kepada program Jaring
Pengaman Sosial karena pemerintah menilai wabah COVID-19 sudah menghantam
banyak sektor usaha. Sehingga berpotensi menimbulkan banyak PHK ataupun
karyawan yang dirumahkan.
"Karena situasi perekonomian semuanya serba mengalami shock, demand shock,
supply shock dan production shock. Maka tentu kita memberikan kepada mereka
yang dirumahkan. Kartu Pra Kerja menjadi jaring pengaman sosial untuk mereka
yang kehilangan pekerjaan. Ini sifatnya juga sementara, artinya nanti apabila situasi
normal dia akan menjadi Kartu Pra Kerja sesuai desain awal yaitu untuk upskilling
dan reskilling," tuturnya.
Dengan jawaban itu, Airlangga seakan menegaskan bahwa pemerintah belum
berniat untuk mengalihkan anggaran Kartu Pra Kerja untuk BLT.
"Saya juga akan menjawab bahwa untuk BLT ini sudah banyak. Mulai dari PKH 20
juta. Kemudian PPMT yang ditambahkan 200 ribu nanti ada padat karya di
Kementrian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR.
Sehingga ini menjadi salah satu dari pada jaringan pengaman sosial, bukan satu-
satunya," tegasnya.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah
mengkritik pelatihan online program Kartu Pra Kerja.Sebab materi pelatihan yang
Page 194 of 273.
