Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2020
P. 241

Title          PANJA RUU CIPTAKER JALAN TERUS, PKS SEBUT TAK PEDULI SUARA DAN NYAWA RAKYAT
               Media Name     rri.co.id
               Pub. Date      22 April 2020
                              http://rri.co.id/post/berita/825983/politik/panja_ruu_ciptaker_jalan_t
               Page/URL
                              erus_pks_sebut_tak_peduli_suara_dan_nyawa_rakyat.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative







               Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan sikap pemaksaan pembentukan
               Panja RUU Cipta Tenaga Kerja di tengah-tengah merebaknya COVID-19.

               Juru Bicara PKS Pipin Sopian menyebut sikap PKS sedari awal jelas yakni menolak
               pembahasan RUU Omnibus Law di DPR saat Pandemi COVID-19.

               "Saat ini keselamatan nyawa masyarakat lebih utama. Semua energi seharusnya
               disalurkan ke sana. Jika Panja RUU Ciptaker tetap jalan membahas bersama
               Pemerintah, saya melihat mereka tidak peduli suara dan nyawa rakyat," papar Pipin
               dalam keterangan pers yang diterima RRI di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

               Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menyebut, sedari awal RUU Omnibus Law
               mematik kontroversi. Sikap sebagian fraksi yang tetap memaksakan pembentukan
               Panja dan pembahasan RUU Omnibus Law akan menimbulkan kegaduhan.

               "Saya lihat ini dipaksakan Pemerintah dan partai pendukung Pemerintah agar tidak
               diganggu oleh aksi penolakan masyarakat, terutama dari kalangan buruh," urainya.

               Pipin menyebut dibandingkan Panja RUU Omnibus Law, seharusnya saat ini DPR
               membentuk Pansus untuk mengawasai Pemerintah dan Satgas Covid-19. Pansus
               dibentuk untuk memastikan bahwa Perppu dan pelaksanaannya tidak melanggar
               Konstitusi.

               "Pansus DPR untuk mengawasi Pemerintah dan Satgas Covid-19 ini sangat penting
               agar tidak terjadi penyimpangan dalam penanganan Covid. Apalagi dalam berbagai
               kajian Perppu No.1 Tahun 2020 berpotensi melindungi pejabat negara untuk korupsi
               dan tidak bisa diproses secara hukum. Ini berbahaya dan merugikan masyarakat,"
               papar Pipin.






















                                                      Page 240 of 273.
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246