Page 242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2020

Title PAKAR HUKUM TENAGA KERJA SEBUT OMNIBUS LAW CIPTA KERJA PICU PHK MASSAL
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 22 April 2020
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/04/22/pakar-hukum-tenaga-kerj a-sebut-
Page/URL
omnibus-law-cipta-kerja-picu-phk-massal
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi , JAKARTA - Pakar hukum
ketenagakerjaan dari Universitas Trunojoyo Madura , Devi Rahayu,
mengungkapkan pekerja atau buruh khawatir terhadap Omnibus Law RUU Cipta
Kerja.

Hal ini, karena jika aturan itu diberlakukan maka terjadi pemutusan hubungan kerja
(PHK) massal.

"Kekhawatiran akan banyak PHK secara besar-besaran dampak berlakunya UU ini,"
kata dia, dalam sesi jumpa pers "92 Akademisi Menolak Omnibus Law", Rabu
(22/4/2020).

Dia menyoroti banyak pasal di BAB XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja di
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dihapus di
Omnibus Law RUU Cipta Kerja . Pasal-pasal tersebut, yaitu 151, 152, 154, 155,
158, 159, 161 dan 172.

Dia mencontohkan upaya penghapusan peran serikat pekerja melakukan mediasi
antara pekerja dan pengusaha pada saat adanya PHK.

"Dengan ketentuan di UU Cipta Kerja, peran serikat pekerja dihilangkan sehingga
ketika pengusaha mau melakukan PHK ya sudah, cuma butuh proses cukup
memberitahukan kepada perka pengajuan ke dinas setempat. Sudah langsung di
PHK. Sehingga mempermudah proses PHK," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pengubahan skema pesangon bagi pekerja yang terkena PHK.

"Ada klausul pasal ketika seorang pekerja mengundurkan diri kemudian ada
beberapa hak pekerja terkait penghitungan upah pesangon dan yang lain. Tetapi di
ketentuan undang-undang baru, ini dihilangkan. Sehingga, ketika pekerja
mengundurkan diri tak mendapatkan apa-apa," kata dia.

"Tidak ada kewajiban pengusaha terutama persoalan PHK. Benar yang disampaikan
serikat pekerja, PHK bisa saja terjadi. Dengan ketentuan undang-undang ini

Page 241 of 273.