Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2019
P. 73

pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan.

               "Masalah ketenagakerjaan harus menjadi isu sentral atau isu kunci dalam
               pembangunan ketenagakerjaan. Sebab tolok ukur keberhasilan kepemimpinan
               kepala daerah bisa dilihat dari keberhasilan pimpinan daerah itu membangun dunia
               ketenagakerjaan seperti kesempatan kerja dan mengatasi pengangguran di
               wilayahnya masing-masing," ucapnya.

               Hanif mengatakan hasil IPK Tahun 2019 sebesar 61,06 meningkat 0,25

               dibandingkan IPK tahun 2018 sebesar 60,81. Kenaikan tersebut terjadi pada enam
               indikator utama, yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja,
               pelatihan dan kompetensi kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja dan
               jaminan sosial tenaga kerja.

               "Peningkatan tersebut menunjukkan kemajuan cukup baik dalam pembangunan
               ketenagakerjaan di seluruh provinsi. Salah satu hal yang mendorong kenaikan IPK
               adalah meningkatnya kesadaran Pemda akan pentingnya perencanaan
               ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas,"
               kata dia.

               Hanif berharap hasil pengukuran IPK ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak
               dalam mengembangkan ketenagakerjaan dan seluruh unit kerja di Kemnaker
               menjadikan hasil penilaian IPK sebagai acuan dalam melakukan pembinaan,

               penyusunan program dan kegiatan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

               "Diharapkan juga bahwa kegiatan ini mampu mendorong percepatan pembangunan
               ketenagakerjaan di daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota, " kata dia.

               Kabarenbang Kemnaker Tri Retno Isnaningsih mengatakan hasil pengukuran
               diperoleh data Pemprov dengan IPK kategori "Menengah Atas"atau IPK di atas
               66,00 bertambah menjadi 7 provinsi, naik 1 provinsi dari tahun 2018.

               "Sedangkan provinsi berkategori "Rendah" atau IPK di bawah 50,00 berkurang

               menjadi 1 provinsi, dibandingkan tahun 2018 sebanyak 2 provinsi, " katanya.

               Berikut nama provinsi yang mendapatkan penghargaan: Provinsi dengan Urusan
               ketenagakerjaan kategori Besar Terbaik Pertama : Jawa Tengah dengan indeks
               65,71. Terbaik Kedua, Jatim (64,74); Terbaik Ketiga, Sulsel (64,73).

               Provinsi dengan Urusan Ketenagakerjaan kategori Sedang Terbaik Pertama, DIY
               (70,79); Terbaik Kedua, DKI Jakarta (68,34); dan Terbaik Ketiga, Kalteng (67,94).



                                                       Page 72 of 116.
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78