Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 139
Title SAID IQBAL: OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA HILANGKAN PESANGON
Media Name elshinta.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.elshinta.com/news/199806/2020/02/16/said-iqbal-omnibus-law -ruu-cipta-
Page/URL
kerja-hilangkan-pesangon
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan
Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menghilangkan
pesangon untuk para pekerja.
"Dalam draf RUU Cipta Kerja menghapus pasal 59 UU 13 tahun 2003, yakni
mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dengan demikian kerja kontrak
bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan," katanya dalam konferensi pers di
Jakarta, Minggu (16/2).
Ia mengemukakan bahwa dalam draf RUU tersebut juga disebutkan tidak ada
batasan waktu sehingga kontrak kerja bisa dilakukan seumur hidup sehingga
pekerja tetap akan semakin langka.
"Karena statusnya kontrak kerja, bisa dengan mudah dilakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) dengan alasan habis kontrak dan kemungkinan tidak ada lagi
pesangon, karena pesangon hanya untuk pekerja tetap," kata Said Iqbal, yang juga
salah satu pengurus pusat Organisasi Buruh Internasional (ILO) di bawah naungan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, (ILO Governing Body-United Nation) itu.
Selain itu, kata dia, pengusaha dengan mudah melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) dengan alasan selesainya suatu pekerjaan.
"Akibatnya, pengusaha bisa gampang melakukan PHK dengan atau efisiensi karena
order atau pekerjaannya sudah habis. Sedangkan bagi pekerja kontrak yang di PHK
karena selesainya suatu pekerjaan, padahal masa kontraknya belum berakhir, tidak
lagi mendapatkan hak sesuai dengan sisa kontraknya. Tetapi hanya mendapatkan
kompensasi," katanya.
Dikutip Antara, ia menegaskan bahwa kompensasi hanya diberikan kepada pekerja
yang memiliki masa kerja paling sedikit satu tahun. Hal itu, kata Iqbal, akan
mendorong perusahaan untuk mempekerjakan pekerja kontrak kurang dari satu
tahun.
"Pilihan enam hari kerja dan tujuh hari kerja dihapus, sehingga memungkinkan
pengusaha untuk mengatur jam kerja secara fleksibel," kata anggota tim perumus
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang
No 2 Tahun 2004 tentang Pengaduan Perburuhan itu.
Page 138 of 336.
