Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 143
Title DPR SEGERA GELAR RAPAT PIMPINAN PROSES DRAF RUU CIPTA KERJA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/20/02/16/q5sd76428 -dpr-segera-
Page/URL
gelar-rapat-pimpinan-proses-draf-ruu-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Pimpinan DPR RI akan segera menggelar rapat pimpinan untuk
menindaklanjuti draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan
pemerintah pada Rabu (12/2) lalu. Rapat itu akan menentukan mekanisme, komisi
atau badan yang akan menindaklanjuti RUU tersebut.
"Itu kan baru diterima minggu lalu, hari rabu. Tentu prosesnya ada mekanismenya,
mesti dibawa ke rapim (rapat pimpinan) dan bamus (badan musyawarah) baru
diputuskan semuanya. Itu prosesnya. Nah jadi nanti setelah itu dibawa ke rapat
pleno. Segera kita bahas," kata Wakil Ketua DPR RI Koordinator Industri dan
Pengembangan Rachmat Gobel saat dihubungi Republika.co.id , Ahad (16/2).
Rachmad menyatakan, DPR RI belum menentukan komisi yang bakal membahas
pasal-pasal yang termasuk cluster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta
Kerja. Penentuan komisi itu, akan dibahas setelah pimpinan DPR menggelar rapat.
Rapat itu diprediksikan akan segera digelar sebelum DPR RI memasuki masa reses
akhir Februari ini.
Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan soal target pembahasan. Namun, kata
Rachmat, yang terpenting seluruh pihak terkait akan segera melakukan pembahasan
RUU Cipta Kerja itu.
Sehingga, RUU yang juga masuk dalam program legislasi nasional prioritas di tahun
2020 ini dapat segera rampung dan diundangkan. "Ini kita bahas bersama-sama
agar cepat," ujar politikus Nasdem itu menegaskan.
Rachmat juga berbicara soal permintaan dari serikat pekerja agar mereka dilibatkan
dalam pembahasan RUU tersebut di DPR. Ia menemui Andi Gani dari Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pada Rabu lalu yang menggelar aksi di
DPR soal RUU Cipta Kerja ini.
Ia pun menilai, permintaan serikat pekerja untuk ikut terlibat aktif adalah hal yang
wajar. Setelah rapat pimpinan DPR memutuskan mekanisme pembahasan RUU Cipta
Kerja, maka Komisi terkait akan menentukan bagaimana pelibatan serikat pekerja
tersebut.
Page 142 of 336.

