Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 146
pengusaha untuk mengatur jam kerja secara fleksibel," kata anggota tim perumus
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang
No 2 Tahun 2004 tentang Pengaduan Perburuhan itu.
Hal itu, kata dia, dikarenakan dalam draf RUU tersebut hanya disebutkan waktu
kerja paling lama delapan jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu pekan.
"RUU ini membuka kemungkinan pekerja dipekerjakan tanpa batasan waktu yang
jelas, sehingga kelebihan jam kerja setelah sehari bekerja delapan jam tidak
dihitung lembur," tambah Iqbal.
Oleh karena itu, KSPI menolak RUU Cipta Kerja karena dianggap merugikan buruh.
KSPIjuga akan melakukan aksi besar-besaran selama draf RUU tersebut dibahas
DPR.
"Aksi ini tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah," demikian Said Iqbal.
Page 145 of 336.
