Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 148

Title          SERIKAT: RUU CIPTAKER PERMUDAH INVESTASI, MISKINKAN PEKERJA
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      16 Februari 2020
                              https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/20/02/16/q5sgz4428-se rikat-ruu-
               Page/URL
                              ciptaker-permudah-investasi-miskinkan-pekerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative












               JAKARTA -- Sejumlah serikat pekerja menilai pemerintah terkesan mengutamakan
               investor dan mengesampingkan nasib para pekerja. Upaya-upaya keras pemerintah
               untuk mendatangkan investasi justru bakal mengorbankan kesejahteraan atau
               memiskinkan pekerja lewat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

               Sekretaris Jenderal Aspek Indonesia Sabda Pranawa Djati, mengatakan, para serikat
               pekerja tidak anti dengan masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun asing.
               Namun, ia mengatakan, upaya mendatangkan investasi dengan mendegradasikan
               hak-hak pekerja akan memicu penolakan besar-besaran.

               "Lantas, kenapa harus ada investasi kalau mempersulit rakyat? Ini yang kita tolak.
               Silakan undang investor, tapi jangan rugikan pekerja," kata Sabda dalam Konferensi
               Pers di Jakarta, Ahad (16/2).

               Sejak awal isu RUU Cipta Kerja berembus, Sabda mengatakan, serikat telah
               menduga akan banyak upaya pemerintah menghilangkan hak-hak pekerja yang
               selama ini diperjuangkan. Setelah melihat dan mengkaji salindan draf RUU Cipta
               Kerja, dugaan tersebut terbukti.

               "Intinya pemerintah telah melakukan pembohongan massal ke publik," katanya.

               Sebagaimana diketahui, duduk persoalan RUU Cipta Kerja, yakni soal ketidakpastian
               adanya upah minimum pekerja, pemutusan hubungan kerja yang bisa dilakukan
               sepihak tanpa hukum yang jelas, pesangon yang tidak jelas, serta tenaga kerja yang
               bisa dikontrak seumur hidup.

               Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi
               mengatakan, kekisruhan RUU Cipta Kerja yang merupakan wujud dari kebijakan
               omnibus law bersumber dari kepala negara. Rusdi menyangkan sikap presiden yang
               enggan mengundang buruh dalam kebijakan tersebut.

               Menurut dia, semestinya sejak awal para serikat pekerja diundang agar ada
               kesamaan pandangan. "Pemerintah mau apa, buruh mau apa. Kita sama-sama
               sampaikan masalahnya dan cari solusi. Selama ini tidak pernah. Kami menanyakan




                                                      Page 147 of 336.
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153