Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

Title KSPI: RUU CIPTA LAPANGAN KERJA HILANGKAN PESANGON
Media Name republika.co.id
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/20/02/16/q5sfbn377 -kspi-ruu-cipta-
Page/URL
lapangan-kerja-hilangkan-pesangon
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
menyebut, Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja
menghilangkan pesangon untuk para pekerja. Pekerjaan kontrak juga bisa
diterapkan di semua pekerjaan.

"Dalam draf RUU Cipta Kerja menghapus pasal 59 UU 13 tahun 2003, yakni
mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dengan demikian kerja kontrak
bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan," katanya dalam konferensi pers di
Jakarta, Ahad.

Ia mengemukakan bahwa dalam draf RUU tersebut juga disebutkan tidak ada
batasan waktu untuk kontrak kerja. Dengan begitu kontrak kerja bisa dilakukan
seumur hidup sehingga pekerja tetap akan semakin langka.

"Karena statusnya kontrak kerja, bisa dengan mudah dilakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) dengan alasan habis kontrak dan kemungkinan tidak ada lagi
pesangon, karena pesangon hanya untuk pekerja tetap," kata Said Iqbal, yang juga
salah satu pengurus pusat Organisasi Buruh Internasional (ILO) di bawah naungan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, (ILO Governing Body-United Nation) itu.

Selain itu, kata dia, pengusaha dapat mudah melakukan pemutusan hubungan kerja
(PHK) dengan alasan selesainya suatu pekerjaan. Pengusaha dapat melakukan PHK
semena-mena memakai alasan efisiensi.

"Akibatnya, pengusaha bisa gampang melakukan PHK dengan atau efisiensi karena
order atau pekerjaannya sudah habis. Sedangkan bagi pekerja kontrak yang di PHK
karena selesainya suatu pekerjaan, padahal masa kontraknya belum berakhir, tidak
lagi mendapatkan hak sesuai dengan sisa kontraknya. Tetapi hanya mendapatkan
kompensasi," katanya.

Ia menegaskan bahwa kompensasi hanya diberikan kepada pekerja yang memiliki
masa kerja paling sedikit satu tahun. Hal itu, kata Iqbal, akan mendorong
perusahaan untuk mempekerjakan pekerja kontrak kurang dari satu tahun.

"Pilihan enam hari kerja dan tujuh hari kerja dihapus, sehingga memungkinkan

Page 144 of 336.