Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 147
Title RUU CIPTA KERJA, SPN: PHK DIPERMUDAH, PESANGON TAK JELAS
Media Name republika.co.id
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/20/02/16/q5sfrh377-ru u-cipta-kerja-
Page/URL
spn-phk-dipermudah-pesangon-tak-jelas
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA -- Serikat Pekerja Nasional (SPN) menyatakan bahwa Omnibus Law
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja secara nyata mereduksi fungsi undang-
undang ketenagakerjaan dalam melindungi para pekerja dalam negeri. Ketua Umum
SPN, Joko Haryono pun menyatakan bahwa serikat pekerja sama sekali tidak
dilibatkan dalam penyusunan RUU tersebut.
Joko menegaskan, salinan draf resmi RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada
Pimpinan DPR menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pemilik
perusahaan terkesan lebih mudah. Sebab, pasal-pasal sanksi pidana terkait PHK
sepihak dihapus.
Mereka yang menjadi korban PHK memang dijanjikan pesangon oleh pemilik
perusahaan. Namun, pesangon yang diberikan maksimal hanya 17 bulan gaji. Di sisi
lain kewajiban perusahaan dalam memberikan pesangon pun tidak disertai dengan
pasal sanksi perusahaan jika tidak membayarkan pesangon.
"PHK dipermudah, pesangon tidak jelas. PHK menjadi pasti, tapi pesangon sebatas
janji. Ini sama saja dengan membuat tidak adanya jaminan bagi pekerja," kata Joko
dalam Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Jakarta, Ahad
(16/2).
Lebih lanjut, Joko menekankan bahwa RUU Cipta Kerja secara nyata telah
menghilangkan fungsi job security, salary security , serta social security . Undang-
Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang sejauh ini dinilai masih belum
sesuai dengan kebutuhan para pekerja, pun masih lebih baik dibanding RUU Cipta
Kerja. Menurut dia, munculnya RUU Cipta Kerja telah mulai menimbulkan
kegaduhan di banyak perusahaan. Ia menyampaikan bahwa banyak laporan yang ia
terima bahwa perusahaan-perusahaan memanfaatkan isu RUU Cipta Kerja untuk
menawarkan PHK secara ilegal dengan alasan efisiensi.
"Mereka ditawarkan pesangon tapi setengahnya. Ini ilegal. Ini berdasarkan laporan
yang saya terima," ujarnya.
Page 146 of 336.
