Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 172
Title KSPI TOLAK RUU CIPTA KERJA KARENA TIDAK SESUAI PRINSIP KETENAGAKERJAAN
Media Name jogja.antaranews.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/1300698/kspi-tolak-ruu-ci pta-kerja-
Page/URL
karena-tidak-sesuai-prinsip-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan tegas menolak RUU
Cipta Kerja karena tidak mengandung tiga prinsip ketenagakerjaan.
"Dalam RUU Cipta Kerja sama sekali tidak tercermin adanya prinsip ketenagakerjaan
yakni kepastian kerja, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial, atau dengan kata
lain tidak ada perlindungan bagi buruh. Bahkan menghilangkan kesejahteraan yang
selama ini didapat buruh," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal, di Jakarta, Minggu.
Dia menambahkan prinsip ketenagakerjaan harus mengandung prinsip kepastian
pekerjaan, jaminan pendapatan, dan kepastian jaminan sosial.
Tidak adanya kepastian kerja, lanjut dia, tercermin dari outsourcing dan kerja
kontrak seumur hidup tanpa batas. PHK bisa dilakukan dengan mudah, dan tenaga
kerja asing buruh kasar yang tidak memiliki keterampilan berpotensi bebas masuk
ke Indonesia.
Kemudian tidak adanya kepastian pendapatan terlihat dari hilangnya upah
minimum, tidak ada lagi sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di
bawah upah minimum, dan hilangnya pesangon.
Sementara itu, karena sistem alih daya dan kerja kontrak dibebaskan, maka buruh
tidak lagi mendapatkan jaminan sosial, seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua,
jaminan kesehatan dan yang lainnya.
Selain itu, terdapat sembilan alasan lainnya, KSPI menolak Omnibus Law RUU Cipta
Kerja yakni hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, sistem alih daya seumur
hidup, karyawan kontrak seumur hidup, waktu kerja yang eksploitatif, tenaga kerja
asing buruh kasar berpotensi bebas masuk ke Indonesia, hilangnya jaminan sosial
dengan adanya sistem alih daya seumur hidup dan karyawan kontrak seumur hidup,
PHK dipermudah, dan hilangnya sanksi pidana untuk pengusaha.
Iqbal menjelaskan jika RUU itu tetap dipaksakan disahkan, maka KSPI dan buruh
akan menggelar aksi besar-besaran secara nasional dan di daerah terus-menerus.
Aksi besar akan dimulai saat sidang paripurna DPR yang akan membahas Omnibus
Page 171 of 336.
