Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 177

Title          INI TANGGAPAN KSPSI SOAL DRAF OMNIBUS LAW CIPTAKER
               Media Name     investor.id
               Pub. Date      16 Februari 2020
               Page/URL       https://investor.id/business/ini-tanggapan-kspsi-soal-draf-omnibus-law -ciptaker
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative









               JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi
               Gani Nena Wea mengaku sangat terkejut dengan isi draf Omnibus Law Cipta Kerja.
               Menurut dia, banyak isi dari draf Omnibus Law Cipta Kerja yang merugikan buruh.

               "Saya masih teringat cita-cita ayahanda Almarhum Jacob Nuwa Wea saat menyusun
               Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Aturan ini dibuat saat
               Jacob Nuwa Wea menjabat Menakertrans di era Presiden Megawati. Isinya sangat
               melindungi nasib buruh. Berbeda 180 derajat dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang
               justru menyulitkan nasib buruh," katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu
               (16/2).

               Dia menambahkan, ada banyak hak buruh yang dihapus tak lagi berlaku dengan
               hadirnya Omnibus Law Cipta Kerja. Beberapa poin tersebut di antaranya perubahan
               jam kerja, sistem kerja, kerja kontrak, outsourcing , upah minimum, dan pesangon.
               Selain itu, aturan tenaga kerja asing, sistem kerja dari long life menjadi fleksibel,
               serta soal jaminan sosial.

               "Aturan yang membela nasib buruh dengan membatasi masa kontrak kerja,
               pesangon yang memadai, outsourcing terbatas untuk 5 jenis pekerjaan, sanksi
               pidana untuk pengusaha yang tidak menaati aturan dalam UU No 13 Tahun 2013,
               kenapa itu semua harus dihapuskan?" tegasnya.

               Andi Gani menilai, buruknya isi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
               yang sudah diserahkan ke DPR menjawab pertanyaan selama ini kenapa buruh tidak
               dilibatkan dari awal. Ada kesan diam-diam dengan buruh.

               Setelah beberapa kali mendapat kritikan karena proses penyusunan yang tertutup
               dari publik, barulah pemerintah mengajak unsur buruh masuk ke dalam tim
               penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja.

               "Buat apa unsur buruh dimasukkan ke dalam tim saat RUU tersebut sudah jadi?
               Kenapa nggak dari awal? Ini kan jadi pertanyaan besar," jelasnya.












                                                      Page 176 of 336.
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182