Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

Title GERAM NAMANYA DICATUT PEMERINTAH, KASBI: RUU CILAKA TAK DEMOKRATIS
Media Name suara.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.suara.com/news/2020/02/16/220018/geram-namanya-dicatut-pem erintah-
Page/URL
kasbi-ruu-cilaka-tak-demokratis
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia ( KASBI ) Nining Elitos
geram namanya dicatut oleh pemerintah, dalam tim pembahas draf RUU Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja. Padahal, kata dia, dirinya tak pernah diajak bicara atau
diundang saat merumuskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Kami pastikan bahwa penyebutan tersebut adalah pencatutan ataupun klaim secara
sepihak terhadap organisasi Konfederasi KASBI seolah-olah terlibat dalam
prosesnya," kata Nining kepada Suara.com, Minggu (16/2/2020).

Nining menambahkan,sejak awal pemerintah membuat RUU Cilaka tak demokratis,
lantaran dilakukan sembunyi-sembunyi dengan tidak melibatkan banyak pihak
termasuk kaum buruh.

"Memang sangat gelap, tidak demokratis, misterius, cacat prosedural," katanya.

Nining mengakui, organisasinya sempat diajak untuk berdiskusi terkait RUU ini.
Namun, yang disesalkan oleh KASBI adalah, cara pemerintah mengundangnya tak
pantas.

"Cuma lewat WhatsApp tiga kali. KASBI menganggap sebenarnya pemerintah sudah
tidak ada itikad baik dalam proses pembahasan omnibus law." Nining secara tegas
menolak RUU Omnimbus Law dan meminta kepada pemerintah untuk membatalkan
RUU Sapu Jagat tersebut, karena dinilai banyak intrik dan merugikan buruh.

Sebelumnya, pemerintah melalui sejumlah menteri kabinet yang dipimpin Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto secara resmi telah
menyerahkan surat presiden sekaligus draf Omnibus Law terkait RUU Cipta Kerja.
Untuk diketahui, RUU tersebut mengalami perubahan nama dari sebelumnya RUU
Cipta Lapangan Kerja yang kemudian dikenal dengan sebutan RUU Cilaka. Airlangga
berharap, diserahkannya omnibus law tersebut DPR dapat segera
menindaklanjutinya dengan melakukan pembahasan.

"Terkait dengan isinya itu adalah isinya 15 bab, 174 pasal dan tentunya harapannya
ini akan pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk diproses sesuai dengan
mekanisme yang ada di DPR. Jadi demikian yang tadi dibahas," kata Airlangga.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR segera
menindaklanjuti pembahasan RUU Cipta Kerja seusai diterima dari pemerintah.

Page 175 of 336.