Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

Title DISEBUT TIDAK UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT, ASOSIASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA
TOLAK OMNIBUS LAW
Media Name rri.co.id
Pub. Date 16 Februari 2020
Page/URL http://rri.co.id/post/berita/787878/nasional/disebut_tidak_untuk_kepen
tingan_rakyat_asosiasi_serikat_pekerja_indonesia_tolak_omnibus_law.htm l
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Jakarta : Draft Rancangan Undang Undang Omnibus Cipta Kerja (sebelumnya RUU
Cilaka), yang telah resmi diserahkan oleh Pemerintah ke DPR pada Rabu (12/2),
semakin membuktikan bahwa Pemerintah hanya hadir untuk membela kepentingan
pemilik modal atau pengusaha, bukan untuk membela kepentingan rakyat yang
hidupnya saat ini semakin sulit.

Pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo hanya peduli pada
kepentingan mempermudah investasi. Silahkan saja investasi tapi jika hasil investasi
pada akhirnya makin mensengsarakan dan semakin mempersulit kehidupan rakyat,
buat apa investasi. Demikian disampaikan Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi
Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dalam rilis tertulisnya saat Konferensi
Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini, Minggu (16/2/2020).

Kesimpulan ASPEK Indonesia ini didasarkan pada banyak hal, mulai dari proses
penyusunannya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh Pemerintah dengan
pengusaha tanpa melibatkan serikat pekerja, termasuk dari isi RUU Cipta Kerja yang
diserahkan kepada DPR.

Apa yang dikuatirkan oleh serikat pekerja selama ini, hingga menggelar berbagai
aksi unjuk rasa di seluruh Indonesia, akhirnya terbukti.

Bahkan isi RUU tersebut jauh lebih mengerikan dampaknya bagi kehidupan rakyat
karena jika lolos disahkan DPR, maka RUU ini ibarat "memberikan cek kosong"
kepada Pemerintah yang berkuasa untuk semaunya sendiri dalam mengatur
kehidupan bernegara, tegas Mirah Sumirat.

Dari sisi proses penyusunannya saja sudah terjadi "keganjilan" karena Pemerintah
hanya melibatkan pengusaha dengan menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor 378 tahun 2019, tentang Satgas Omnibus Law.

Komposisi satgas omnibus law yang sebagian besar pengusaha adalah inisiatif Kadin
yang lantas diakomodir oleh Pemerintah. Ada 16 pengurus Kadin nasional maupun
daerah dan 22 ketua asosiasi bisnis yang menjadi anggota satgas omnibus law.
Tidak ada satupun elemen Serikat Pekerja/Buruh dilibatkan dalam pembahasan
proses penyusunan RUU. Padahal RUU Omnibus Law ini akan sangat berdampak
pada kehidupan masyarakat umum, ungkap Mirah Sumirat.

Page 177 of 336.