Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 183

Title          SERIKAT PEKERJA: YANG DILAKUKAN INDOSAT ADALAH PROGRAM PHK ILEGAL
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      16 Februari 2020
                              https://industri.kontan.co.id/news/serikat-pekerja-yang-dilakukan-indo sat-adalah-
               Page/URL
                              program-phk-ilegal
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative










               PT Indosat Tbk ( ISAT ) dikabarkan telah menawarkan PHK kepada lebih dari 500
               karyawannya dari berbagai unit kerja secara sepihak. Penawaran PHK serentak itu
               terjadi pada 14 Februari 2020 kemarin.

               Mengenai hal tersebut, Serikat Pekerja (SP) Indosat menyesali keputusan ISAT yang
               secara sepihak melakukan pemutusan tanpa ada perundingan internal terlebih
               dahulu.

               Presiden Serikat Pekerja Indosat R. Roro Dwi Handayani mengatakan, SP Indosat
               menyesalkan keputusan ini karena tidak dirundingkan dan disepakati secara tertulis,
               padahal Undang-undang dan PKB yang berlaku di Indosat mewajibkan adanya
               perundingan dan kesepakatan tertulis jika perusahaan ingin melakukan PHK. "Jadi
               yang dilakukan Indosat ini adalah program PHK Ilegal," tutur Roro dalam
               keterangan resmi di Jakarta Sabtu, (15/2).

               Lanjut Roro, proses PHK pun terbilang singkat, karyawan hanya diberi waktu kurang
               lebih empat jam untuk menandatangani formulir kesediaan PHK.

               "Kami menyesalkan buruknya komunikasi dan perlakuan perusahaan kepada seluruh
               karyawan, khususnya kepada yang terkena dampak keputusan ini. Karyawan
               diminta untuk menandatangani form kesediaan PHK jika ingin mendapatkan benefit
               yang maksimal," katanya.

               Pasalnya, menurut Roro bila menunda-nunda penandatanganan surat ketersediaan
               PHK itu, nilai pesangon yang diterima karyawan bisa berkurang dari yang dijanjikan
               menjadi hanya senilai pesangon yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.13
               Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

               "Benefit akan terus menurun setiap beberapa hari, hingga sampai seminggu benefit
               hanya senilai ketentuan pesangon pada UUK 13/2003, jadi PHK ini bersifat
               pemaksaan, karena meski berupa penawaran, namun bagi yang menolak nantinya
               akan tetap diproses PHK melalui pengadilan," paparnya.

               Menurutnya, penawaran PHK terjadi sebab perusahaan tersebut kini tengah fokus
               melakukan pengalihan pekerjaan dan perampingan organisasi.




                                                      Page 182 of 336.
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188